Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan
asset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan dan
Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada
Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimnana telah
di ubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedornan Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukirnan di
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten KOLAKA
Tahun 2016 N omor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2011 N omor 3);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAB IV
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN
BAB V
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS DILUAR KAWASAN PENGEMBANG
BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS SEPIHAK
BAB VIII
PENCATATAN ASET
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X
PEMBIAYAAN
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2020.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penganggaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bab III Transfer Dana ke Gampong; Bab IV Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Gampong; Bab V Pemotongan, Penundaan, Penghentian, dan/atau Pembayaran Kembali Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Gampong; Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pembangunan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2000, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permenkeu No. 78/PMK.02/2019, Perkep LAN No.13 Tahun 2011, Perkep LAN No.15 Tahun 2011, Perkep LAN No.8 Tahun 2012, Perkep LAN No.10 Tahun 2015, Perlan No.10 Tahun 2018, Perlan No.2 Tahun 2018, Perlan No.12 Tahun 2018, Perlan No.2 Tahun 2019, Perlan No.15 Tahun 2019, Perlan No.16 Tahun 2019, Perlan No.2 Tahun 2020, Pergub Kalbar No.24 Tahun 2019, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Satuan Biaya, Jenis dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Seleksi Terbuka, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Peraturan ini memiliki 7 halaman, 1 Halaman Penjelasan, dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020 (59)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
ABSTRAK:
BVahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta kan pemahaman dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya format dokumen pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Gorontalo No. 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 59 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
KEPALA DESA YANG BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi pemberian penghargaan kepada
Kepala Desa yang berprestasi dalam Pemungu tan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, dipandang perlu
menyempumakan ketentuan terkait pelunasan PBB-P2 dan
besaran penghargaan kepada Kepala Desa yang berprestasi
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan
kepada Kepala Desa yang berprestasi dalam Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2010 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa yang berprestasi
dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.
Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa yang berprestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 59 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, LEMBAR DAERAH BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat
If di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
9. Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
kali
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norn or 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tah un 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun2000 Nomor
210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
ten tang Bantu an Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ten tang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Norn or 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 565); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pemerintah Daerah (Serita Negara
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
52 Tahun
lnvestasi
Republik
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 ten tang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Selanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Santuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun
2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or
1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019
ten tang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sulukumba Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sulukumba Tahun 2016 Nomor
11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2017 Nomor 1).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabu paten
Bulukumba Tahun 2020 Nomor 8).
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati
Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah , belanja daerah , dan pembiayaan
daerah. APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 berjumlah
Rp.l.567.790.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh
Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah , dan pembiayaan daerah
Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp.l.521.740.009.798,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh
Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
Pasal 4
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.214.268.055.079,00 (Dua
Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.214.268.055.079,00 (Dua
Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah
Pasal 5
(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a direncanakan sebesar Rp.62.796.217.623,00 (Enam Puluh
Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus
Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Pasal 6
(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.821.837.456,00
(Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh
Enam Rupiah)
Pasal 7
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)
Pasal 8
(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yangsah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.101.650.000.000,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah)
Pasal 9
(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.l.252.886.354.719,00 (Satu Triliun Dua
Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Betas
Rupiah)
Pasal 10
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.54.585.600.000,00 ( Lima Puluh
Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah)
Pasal 11
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.1.532.690.063.871,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Dua
Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 59 TAHUN 2020
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Krt. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a . bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum
Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu mempersiapkan
perencanaan tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Bisnis dan Anggaran;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran
Badan layanan Umum, perlu menetapkan pedoman
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat
Daerah / Perangkat Daerah berstatus PPK - BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cirebon No. 71 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021
Mengubah
PERBUP Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020/61 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menyusun Analisis Standar Belanja
UU no.10 tahun 1999; UU no.23 tahun 2014; PP no.12 tahun 2019; PP no.33 tahun 2020; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Komponen ASB; Jenis ASB; Pengendian dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
6 halaman peraturtan dan 21 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
