UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang (UU) tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
UU ini mengatur tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Lampung Utara terdiri atas 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara berkedudukan di Kecamatan Kotabumi.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 9 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa u.ntuk melaksanakan ketentu.a_n Pa~al 10 ayat
(5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30, Pasal
37 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal
49 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010
ten.tang Peternakan dart Kesehatart Hewan perlu
menetapkan Peraturan Waiikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor o/8 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2010; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/ Kpts/ Org/6 / 1980; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ Kpts/ TN.310/ 7 / 1992; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/ 10/ 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 9 / 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/ OT.140/ 1/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/ Permentan/ OT.140/ 1/ 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Lahan Dan Air; Pakan; Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Obat Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner; Hygiene Dan Sanitasi; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 37 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 20 tahun 2020;
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021;
Perbup Magetan Nomor 8 Tahun 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 37 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 4 PP No.18 Tahun 201 6 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 22 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Tahun 2019
ABSTRAK:
Agar penyusunan perencanaan APBD Kota Magelang dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan PAsal 298 ayat (2) dan ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi a. standar biaya honorarium kegiatan, b. standar biaya perjalanan dinas, c. standar biaya pendidikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi serta pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021; Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian nomor kendaraan dinas, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Perbup Purbalingga Nomor 100 Tahun 2019 dicabut.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintah yang baik dan tertib pelaksanaan pengelolaan rumah dinas, maka perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1960; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.31 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Kepmendagri No.49 Tahun 2001;Kepmendagri No.7 Tahun 2002; Kepmendagri No.7 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pengelolaan Rumah Dinas Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Pengadaan, Pendaftraan Rumah Dinas Daerah, Penetapan Status Rumah Dinas Daerah, Penghunian Rumah Dinas Daerah, Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah, Pengalihan Hak Rumah Dinas Daerah, Pengapusan Rumah Dinas Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2015.
Peraturan yang Diubah: PP No.40 Tahun 1994; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2008.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Balangan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Perlu Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009; Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati/Walikota ini Mengatur Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Arah Jakstrada Kabupaten;
Penyelenggaraan Jakstrada;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 37 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2010/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian
tugas dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah
Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 37 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
