Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya
Kabupaten Cilacap merupakan Perusahaan Umum Daerah yang
menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah
Kabupaten Cilacap; bahwa ketentuan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Wijaya
Kabupaten Cilacap, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2022;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,
menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum
paling lambat bulan Nopember setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum
Daerah Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Blok Konsumsi dan Klasifikasi Kelompok Pelanggan, Klasifikasi Kelompok Pelanggan Perumdam, Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga, Tarif Air Minum, Besaran Tarif Air Minum, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 99 Tahun 2022
TARIF PELAYANAN AIR MINUM - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari, ketentuan tarif Air Minum sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun
2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, tarif Air Minum ditetapkan
oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah
disetujui Dewan Pengawas;
c. bahwa rencana penyesuaian tarif pelayanan Air Minum
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas
berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Nomor
7/Dewas/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022, perihal Hasil
Evaluasi Dewan Pengawas Air Minum Tirta Projotamansari
Kabupaten Bantul;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Pelayanan Air Minum
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020;
a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang mempunyai manfaat dan dibutuhkan oleh setiap manusia
sepanjang masa;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air yang dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan
masyarakat Kabupaten Cilacap, diperlukan upaya pengembangan
dan pengelolaan Sumber Daya Air;
c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, diperlukan
pengaturan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagai
salah satu penopang rencana struktur ruang wilayah Kabupaten
Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, tujuan, Dan Ruang Lingkup; Ruang Lingkup SUmber Daya Air; Hak Masyarakat atas Air; Tugas dan Wewenang; Pengelolaan Sumber Daya AIr; Sistem Informasi Sumber Daya Air; Pemberdayaan dan Pengawasan; Pendanaan; Hak dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 94 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, JDIH Kabupaten Bulungan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.
Peraturan ini mengenai penilaian dan penetapan nilai air tanah yang diperoleh atau digunakan di wilayah Kabupaten Bulungan, dengan mencakup definisi dan kategori air tanah, penilaiaan air tanah, penggunaan dan pemanfaatan, retribusi atau biaya, pengelolaan dan pengawasan, sanksi, dan kebijakan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat dan lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun
2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-
2042; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016
tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum di dalam satu wilayah administrasi
Kabupaten/Kota perlu dilakukan penetapan oleh
Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022-2042;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan air Minum yang merupakan dokumen induk Rencana Pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
765 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan air limbah dan
menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air
minum perlu menyelenggarakan sistem
pengelolaan air limbah; bahwa untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan
air limbah domestik perlu menyusun Rencana Induk
Sistem Pengelolaan Air limbah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022-2042;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68 / Menlhk / Setjend/Kum.1 / 8 / 2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah yang merupakan dokumen induk perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang disusun dengan memperhatikan Kebijakan dan strategi nasional;
Rencana tata ruang wilayah; Rencana pengelolaan sumber daya air; Standar pelayanan minimal yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
203 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang dasar kebijakan penetapan tarif, blok konsumsi dan kelompok pelanggan, pendapatan dan tarif Perumda Air Minum Tirta Makmur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai
Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak
Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan besaran pajak air tanah beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 80 Tahun 2022
TATA - CARA - PENCATATAN/PENDATAAN - DAN - PERHITUNGAN - NILAI - PEROLEHAN - AIR - TANAH
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 80, BD Kab. CIanjur Tahun 2022 No 204
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pencatatan/Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa pemungutan pajak air tanah di Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur No. 75 Tahun 2021 dan sesuai ketentuan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencatatan/Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permen ESDM No. 20 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 50 Tahun 2017; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pencatatan/Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang melindungi Ketentuan Umum, Niali Perolehan Air, Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air, Keterlambatan dan Kesalahan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air Untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2022/2023 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2021/2022 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2022 telah berakhir, guna persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2022/2023 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2023 sesuai Ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, huruf c, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, maka perlu mengatur Pola Tata Tanam dalam bentuk Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2022/2023 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2022/2023 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan rencana jadwal pola tata tanam dan kebutuhan air untuk musim tanam rendeng tahun 2022/2023 dan musim tanam gadu tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
65 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
