Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Download :
Perda 21 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2004/5 seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diantaranya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2004

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD

Download :
21.Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2004

Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Kepgub No.21 Tahun 2004 ttg Paket GAKIN di RSUD Provinsi.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2004 / NO.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial bagi Keluarga Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pemerataan b. dan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin disediakan dana melalui Program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinYak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) oleh Pemerintah Pusat yang langsung dialokasikan ke Rumah SakiU bahwa untuk mencapai hasil Yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penggunaan dana tersebut pada butir a, dipandang perlu menyusun Paket Pelayanan Esensial (PPE) Yang ditetapkan Sulawesi dengan Keputusan Gubernur Tenggara; bahwa berdasarkan pertirnbangan huruf a dan b tersebut maka menetapkan KePutusan Sulawesi Tenggara pada Perlu Gubernur tentang Penetapan Paket Pelayanan Esensial Bagi Keluarga Miskin di Rumatr Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PenetaPan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubahUndang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 teutang Pembentukan Daerah Tingkat Utara - Tengah dan, Daerah Sulawesi Selatan Tenggara I Sulawesi Tingkat I ( Lembaran Negara Tahun L964 Nomor : 94, Tambahan 2687); 2. Undang-undang Nom or 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Undang-Untlang Nomor 22 Tahun 1999 tentans DPemerintahan Nom or 3 49 5); Undang Undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1 999 Nomor: 60, Thmbahan Lembaran Negara Nomor: 383e); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembatan Negara Nomor: 3848); Undang-undang Nom or : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembagunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 . Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tenting kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 553 I Menkes / SK / M 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS - BBM BIDKES ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Paket Pelayanan Penetapan Esensial Bagi Keluarga Miskin Di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2004

Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2004

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Semarang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan_Daerah_21_2004.pdf

Abstrak

sumbangan pihak ketiga

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2004/NOMOR.34

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat; bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dimaksud merupakan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga Bab IV Prinsip Sumbangan Bab V Penerimaan Sumbangan Bab VI Penggunaan Sumbangan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004.
7 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga

Download :
PP No.21 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

Struktur Organisasi

Download :
Perda Kab Kebumen Tahun 2004 No 21_ocr.pdf

Abstrak

Organisasi Dan Tata Kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2004/NO.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan 123 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 Mengingat 124 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen yang meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Tata Kerja, Pengangkatan Dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
24 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2004

Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Lalulintas Kota Tasikmalaya

Standar/Pedoman

Download :
2004_21.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004

Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang IZIN-BENGKEL-UMUM.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 22 Tahun 2004

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Murung Raya No. 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
Perda 22 tahun 2004.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2004/22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA; BAB III TATA KERJA; BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2005.