Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.322 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 41 Tahun 2013

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP-NO-41-TAHUN-2013-TTG-SOTK DISPENDA KAB SINTANG.pdf

Abstrak

SOTK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2013/NO.41, TBD No.41, LL KAB. SINTANG: 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf D angka 10 dan ketentuan pasal 82 peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 tahun 2008, tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 5 tahun 2013, maka dipandang perlu menjabarakan tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah bidang, sub bagiam, dan seksi pada dinas pendapatan daerah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 17 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2013

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pajak dan Retribusi Daerah Desa Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 41 Tahun 2013

Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dan Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

sistem remunerasi jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2013/NO.432

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dan Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1996; Keppres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.40 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.3 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem remunerasi jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, ruang lingkup pelayanan dan remunerasi, sumber pembiayaan remunerasi, tata cara pemberian remunerasi, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 41 Tahun 2013

Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 41 Tahun 2013

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbu 41 Th 2013 Ret Pengendalian Menara Telekomunikasi.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI-DI-KABUPATEN-JEMBRANA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, LD.2013/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang salah satu golongannya adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimana Nilai Jual Objek Pajak dan Retribusinya belum ditetapkan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu kiranya menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang mempunyai karakteristik khusus berupa bangunan menara telekomunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jembrana;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2013;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 4.TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH; 5.KEBERATAN; 6.KETENTUAN PENUT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
-
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2013

Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Koa Bogor

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERATURAN WALIKOTA NO 41 TAHUN 2013-1.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2013

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
perbup 41 Perubahan ketiga Penjabaran APBD TA. 2013.pdf

Abstrak

APBD - Penjabaran

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, LD.2013/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 46 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2013

ABSTRAK:

memenuhi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 900/844/III/2013 Perihal Penyampaian Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemerintah Polewali Mandar, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1985; UU No 21 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004
dalam Perbup ini diatur mengenai peruabhan penjabaran APBD TA 2013

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2003.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2013

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Di Kota Cirebon

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERWAL412013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 41 Tahun 2013

Perubahan Keempat Perbup no 1 tentang penjabaran APBD TA 2013

APBD

Download :
Perbup 41-2013 ttg perubahan IV APBD TA 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .