Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 830 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 25 Tahun 2014

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perwali No. 25 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Download file:

12. perwal nomor 12 thn 2...intah-compressed.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2013

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 82... Kota Yogyakarta.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 82, BD.2013/NO.82

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, wajib menghindari praktek-praktek tercela serta tidak berperilaku koruptif termasuk dalam hal ini gratifikasi yang berindikasi suap; bahwa untuk mencegah dan memberantas gratifikasi yang berindikasi suap di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kategori Gratifikasi; Pengelola Gratifikasi; Implementasi; Pelaporan; Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 12 hlm. Lampiran: 13 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERWAL432013.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2012-2016

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perwali Balikpapan 30-201... Tahun 2012-2016.pdf

Lampiran.pdf

RAD-PK.pdf

KORUPSI - PEMBERANTASAN - RENCANA Aksi

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BD.2013/30

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2012-2016

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2012-2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2012-2016.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.
3 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

BD. Perwali No.29 Th.2013...tleblower System.pdf

PEDOMAN-SISTEM-PENANGANAN-TINDAK-PIDANA-KORUPSI

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD.2013/NO.29

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

ABSTRAK:

Bahwa Sebagai Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagaimana Pasal 5 Butir C , Dipandang Perlu Mengatur Secara Spesifik Dalam Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi;
UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; PP No.68 Tahun 1999; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; INPRES No.5 Tahun 2004; PERPRES RI No.70 Tahun 2012; PERDA No.9 Tahun 2008; PERDA No.11 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2012; PERWALI Samarinda No.16 Tahun 2013.
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 9); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahu 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 11); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWER SYSTEM) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Standar / Pedoman

Download file:

Perwal nomor 2 tahun 2013.PDF

Sistem Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWER SYSTEM) - Petunjuk Pelaksanaan

2013

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BD 2013/ No.169

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWER SYSTEM) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan mewujudkan komitmen pencegahan korupsi, maka dipandang perlu menetapkan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblower system) tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, pengaduan, tindak lanjut, pelaporan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

perwal no 32 tahun 2012.pdf

rencana-korupsi

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2012/No.32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Semarang Tahun 2012-2014; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Semarang Tahun 2012 -2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi daerah pemberantasan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012.
57 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWAL KOTA MEDAN NO.11 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWAL KOTA MEDAN NO.2 TAHUN 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012.