Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka Membiayai Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran belanja langsung pada SKPD perlu ditetapkan batasan jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka membiayai pengeluaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2012.
UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perdakab No. 33 Tahun 2011; Perdakab No. 34 Tahun 2011; Perdakab No. 33 Tahun 2011; Perdakab No. 34 Tahun 2011; Perdakab No. 35 Tahun 2011; Perdakab No. 38 Tahun 2011; Perdakab No. 39 Tahun 2011; Perdakab No. 1 Tahun 2012; Perdakab No. 2 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU dalam rangka Membiayai Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengertian uang persedian dan ganti uang persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2012.
7 Hlm; Lampiran: 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2012
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang kepada warga Kabupaten Semarang yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial berupa santunan kematian ; bahwa agar dalam pernberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka. perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk pemberian bantuan dimaksud; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
Undang-Undang Nomor · 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor l Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nortior 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan. Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan ini memuat memgenai peraturan pelaksanaan dari pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012.
8 ha;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Nilai Sewa Reklame
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
Ruang Lingkup; Jenis Reklame Yang Menjadi Objek Pajak Reklame; Nilai Sewa Reklame; Tata Cara perhitungan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2012.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Dana Bergulir Perkuat Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun Aanggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil
kerja Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul
serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu
memberikan tambahan kesejahteraan pada setiap
bulannya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten
Bantul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2000 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun
2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011;
Materi Pokok: Tambahan Kesejahteraan Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa; Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Lurah Desa Dan Pamong Desa Di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan; Mekanisme Pencairan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
