PERBUP Kab. Barito Kuala No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan. pasal 246 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang memuat: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan kondisi dan perkembangan Tahun Anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah KabupatenTahun 2022;
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 dalam suatu Peraturan Bupati;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomot 4 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomot 11 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomot 4 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Perubahan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Kabupaten ,BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, dan Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2022
UU No. 12 Tahun Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 17 Tahun 2021, Perda Kab. Agam No. 11 tahun 2005, Pergub. Sumbar No. 20 Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Agam Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III : Kerangka Ekonomi dan keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemda
Bab VII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; Qanun Aceh No 9 Tahun 2012. Qanun Kabupaten Aceh Timur No 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No 1 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No 6 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tahpan Penyusunan; BAB III Pembinaan; BAB IV Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Ketentuan Lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 26 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2010; PERDA No 4 Tahun 2008; PERDA Kota Serang No 2 Tahun 2009; PERDA Kota Serang No 6 Tahun 2011; PERDA Kota Serang No 8 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. ruang Lingkup Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2015; 4. Pelaksanaan Peruabahan RKPD Kota Serang Tahun 2015; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2018
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2021/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun
2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Jepara; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017
PERWALI Kota Depok No. 54 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
