Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.058 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001

Download file:

PERDA NO 17 TAHUN 2008 TE...OL PP KAB SRAGEN.pdf

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2008/NO.17, TLD/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2001 dicabut.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2020

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perbup No 17 Thn 2020 ttg...ata Kerja DP3AKB.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

17_PRW_22.pdf

KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-BADAN-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DAERAH-PENELITIAN-DAN-PENGEMBANGAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2022/No.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 51 (lima puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2004

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

17.Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Download file:

PERDA Nomor 17 ttg Peruba...a 7 Tahun 2016-1.pdf

Struktur Organisasi-Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2018/17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum cukup mengatur tentang penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pemerintahan lainnya; Dan bahwa untuk maksud dan kepentingan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan perubahan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Beberapa Ketentuan telah Diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Diubah dengan

Permen ESDM No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Mencabut

Permen ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download file:

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 17 Tahun 2017

PENJABARAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 201...ERMUKIMAN DAN LH.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penjabaran tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek dengan substasi: (a) maksud dan tujuan; (b) ruang lingkup; (c) tugas kepala dinas; (d) tugas sekretariat; (e) tugas bidang; (f) kelompok jabatan fungsional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Jumlah 23 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWA_NO_17__FIX.pdf

SUSUNAN - ORGANISASI, - KEDUDUKAN, - TUGAS - DAN - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Binjai telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai; bahwa untuk menindaklanjuti perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud, serta untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT(Sekretariat Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Sekretariat DPRD(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Inspektorat(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), DINAS(Dinas Pendidikan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kesehatan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Satuan Polisi Pamong Praja(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Sosial(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Lingkungan Hidup(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perhubungan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Komunikasi dan Informatika(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perpustakaan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemuda dan Olahraga(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pariwisata(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), BADAN(Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Penanggulangan Bencana Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), KECAMATAN(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KELURAHAN(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), STAF AHLI, ESELONISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka, Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70 HLM

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen Ristekdikti No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Download file:

Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2004 No 17_ocr.pdf

Organisasi Dan Tata Kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2004/NO.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan 15 Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 Mengingat 16 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
32 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004.