PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1985

Menemukan 177 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1985
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 15 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1985
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 26 Tahun 1980 tentang Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura
  2. PP No. 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1985
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perpajakan
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1985
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1980 tentang Badan Tenaga Atom Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1985
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  2. KEPPRES No. 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-Syarat Serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 1985
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 79 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan