Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1951
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPU No. 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1951
Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950

Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
  2. UUDrt No. 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1951
Peraturan Sementara tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 36 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nr 18 Tahun 1951
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1951
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Penjualan

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1951
Peraturan tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada Di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Di Jakarta

Pendidikan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1951
Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1951
Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional
Mengubah :
  1. PP No. 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang

Perekonomian

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan