Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi
perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah,
pergeseran, perubahan atau pergeseran anggaran,
penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta
penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2023 sampai dengan triwulan II menunjukkan
adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga
perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 27
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 3A, perubahan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil
pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap
perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Penetapan Perubahan RKPD;
Bab III Materi Perubahan RKPD Tahun 2022;
Bab IV Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022;
Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelenggaraan program Prioritas Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana arahan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Tim Khusus Percepatan Pembangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2009/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun
2008 - 2013, dlarnanatkan penyusunan lndikator Kinerja dan Target
Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2008- 2013; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
Temanggung tentang lndikator Kinerja dan Target Kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Temanggung Tahun 2008-2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah. Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang indikator kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Kab. Musi Banyuasin sehingga penanggulangan bersifat lintas sektor dan lintas program dan agar kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih terarah, telah disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 17 tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 16 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, sistematika, isi RPKD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
8 hlm, Lampiran : 156 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
341 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 25 Tahun 2022
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan dilaksanakan secara berkualitas, efektif,
efisien dan transparan demi memajukan kesejahteraan
masyarakat; Bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas
efektif, efisien dan transparan, diperlukan adanya pengelolaan
data yang akurat, mutakhir, teringtegrasi, lengkap, akuntabel,
dinamis, valid mudah diakses dan berkelanjutan, serta di
tunjang dengan analisis yang mendalam dan komprehensif
dalam Satu Data Indonesia Lingkup Pemerintah Kabupaten
Soppeng; Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan
Satu Data Indoensia Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng
diperlukan pengaturan pengelolaan Satu Data Indonesia
Lingkup Kabupaten Soppeng; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pengelolaan Satu Data Indonesia
Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah
Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengelolaan Satu Data Indonesia, Sistem Satu Data, Data, Data Statistik, Data Geospasial, Produsen data, Walidata, Pembina Data, Pengguna Data, Standar data, Metadata, Interoperabilitas Data, Portal Satu Data Terpadu Daerah, Forum Satu Data, Data Induk, Data Prioritas, Jejaring masyarakat sadar data. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum. Bagian Kedua
Standar Data. Bagian Ketiga
Metadata. Bagian Keempat
Interoperabilitas Data. BAB IV
RUANG LINGKUP. BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu
Kebijakan. Bagian Kedua
Strategi.
BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA. BAB VII
PENGELOLA SATU DATA. Bagian Kesatu
Pembina Data. Bagian Kedua
Walidata. Bagian Ketiga
Walidata Pendukung. Bagian Keempat
Produsen Data. BAB VIII
FORUM SATU DATA. BAB IX
SEKRETARIAT SATU DATA. BAB X
PENYELENGGARAAN SATU DATA Bagian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data. Bagian Kedua
Perencanaan Data. Bagian Ketiga
Pengumpulan Data. Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengolahan Data. Bagian Kelima
Verifikasi dan Validasi Data. Bagian Keenam
Penyebarluasan Data.
Bagian Ketujuh
Analisis dan Evaluasi Data. BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA.
BAB XII
KOORDINASI. BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu
Kerjasama. Bagian Kedua
Kemitraan.
BAB XIV
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA. BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu
Pembinaan. BAB XVI
PENDANAAN. BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
16
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 25 Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46770/2023pg003500252.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah dengan UU No 18 Tahun 1950;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Pergub Jawa Timur No 66 Tahun 2022;
Ketentuan Bab IV, Bab V, Bab VI, dan Bab X dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 66 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
