Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.989 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2017

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

PMK Nomor 109 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2011

Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

2011 PMK 201.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 27-PMK.05-2015.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Download file:

2011 PMK 252.PDF

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

69~PMK.05~2015Per.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16.A Tahun 2008

Pedoman Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 16.A TAHUN 2008.pdf

KEUANGAN SEKOLAH - PEDOMAN PENGELOLAAN

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.A, BD.2008/No.11.A Seri E.1 Nomor 9.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif , efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk peserta didik, perlu diterbitkan pedoman bagi sekolah- sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Puworejo dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sekolah di Kabupaten Purworejo;
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- undang Nomor 28 Tahun 1989; Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/ V/ 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang azas umum pengelolaan keuangan sekolah, kekuasaan pengelolaan keuangan sekolah, struktur, penyusunan, penetapan, evaluasi dan pengesahan APBS, perubahan APBS, penatausahaan keuangan sekolah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008.
29 hal

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 13/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian Perhubungan

Download file:

PMK Nomor 3 Tahun 2018.pdf

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN

2018

Peraturan Menteri Keuangan NO. 3/PMK.05/2018, BN.2018/NO.29, jdih.kemenkeu.go.id : 18 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Pada Kementerian Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Pada Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor PR. 306/1/5 PHB 2016 tanggal 13 Oktober 2016, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
-
-
18 HLM, Lampiran halaman 8-18

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo Pada Kementerian Riset,Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Download file:

PERATURAN MENTERI KEUANGA...OR 24-PMK.2-2015.PDF

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.01/2015

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN

Download file:

137~PMK.01~2015Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.07/2012

Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBN Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

2012 PMK 246.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.