Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.845 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012

Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penggunaan Seragam di lingkungan Departemen Pertahanan

Download :
Permenhan Nomor 43 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 43 Tahun 2012

Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 43 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
PB-43-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 43 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perbup 43 Th 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 43 Tahun 2012

Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KOTA PONTIANAK

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2012/NO.43, TBD No.43, LL KOTA PONTIANAK: 11 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2011,.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Umum, Pelaksanaan, Sanksi, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
11 halaman, 4 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kota Cirebon

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download :
BD. PER.WK. NO. 43 TH 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
BD Perwal Nomor 43 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP Nomor 43 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 43 Tahun 2012

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
43 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 43 Tahun 2012

Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TUGAS-URAIAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2012/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu mengatur uraian tugas setiap perangkat daerah; dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelayanan publik yang efektif dan efisien; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.25 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.33 Tahun 1998; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2009; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2011.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pengelolaan pasar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; b. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perindustrian perdagangan dan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pengelolaan pasar; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian perdagangan dan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pengelolaan pasar; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan; f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah; g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar; h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; i. pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004
36 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.