Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.346 peraturan dalam 0,019 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1991

Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Download :
KEPPRES NO 31 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2015

TATA CARA USAHA PENDAFTARAN JASA KONSULTAN PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Koperasi, UMKM

Download :
31. PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2014

Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1969

Tarif Uang Tera

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera

Mencabut :

PP No. 2 Tahun 1967 tentang Tarif Uang Tera

Download :
pp no 031 tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 31 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas

Perekonomian

Download :
PERBUP NOMOR 31 TAHUN 201731102017 edit searchable.pdf

Abstrak

PEREKONOMIAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2017/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibuatkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas meliputi Penerima, Penyalur, dan Agunan; Penyaluran Kredit Gerbang Emas meliputi Jenis Penyaluran Kredit Gerbang Emas, Penyaluran Kredit Gerbang Emas PKL, Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru, Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis, dan Subsidi Biaya Provinsi dan Administrasi; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Perekonomian

Download :
Perda No 31 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.pdf

Abstrak

perekonomian

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD NOMOR 16/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Uasaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/IX/2017; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
Materi pokok berisi tentang Ketentuan, Landasan, Asas Dan Tujuan, Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Pendataan, Pengelolaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
24 Halaman + Penjelasan (6 halaman)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016

Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
PERWALI Kota Bekasi No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2017

Bela Beli Purbalingga

Perekonomian

Download :
PERBUP NO 31 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

bela - beli

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, berita Daerah Tahun 2017 No. 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bela Beli Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat perlu menumbuhkan dan menggerakkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro yang berbasis kearifan lokal serta dengan mendorong kecintaan masyarakat terhadap produk lokal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengupayakan melalui Bela Beli Purbalingga; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bela Beli Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pubalinga Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, identitas produk lokal purbalingga, pemasaran produk lokal, penggunaan produk lokal, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2017.
8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016.