Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.625 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2005

Pembentukan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Indramayu

Pendidikan

Download :
KabupatenIndramayu-2005-9.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2005

Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perwal nomor 9 tahun 2005.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2005

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
498. perda-no-09-tahun-2005.pdf

Abstrak

IZIN - PENYELENGGARAAN - PELATIHan KERJA

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

ABSTRAK:

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era globalisasi saat ini dibutuhkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas; Tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tersebut akan terwujud apabila dilatih oleh Lembaga Latihan Kerja yang berkualitas dan memenuhi standar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 71 Tahun 1991; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 68 Tahun 1998; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Sarolangun No. 14 Tahun 2004.
Perda Ini mengatur tentang IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA, meliputi Jenis Pelatihan; Ketentuan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
20 hlmn; 4 pnjlsn

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2005

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 9 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 9 Tahun 2005

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bangka Belitung Sejahtera

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_09.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 9 Tahun 2005

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kaupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pegambilan dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C

Perpajakan

Download :
Perbu 09 Tahun 2005 Pelaksanaan Pajak Galian Gol C.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-KAbUPATEN-JEMBRANA-NOMO- 4-TAHUN-2003-TENTANG-PAJAK-pEGAMBILAN-DAN-PENGELOHAN-BAHAN-GALIAN-GOLONGAN-C

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD.2005/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kaupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pegambilan dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 entang Pembentkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah an Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten lembrana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan untuk dapat secara efektif dilaksanakan perl ditetapkan Peraturan pelaksanaannya b.bahwa dasar pengenaan dari tarif pajak yang sudah berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 4 Tahn 2003 tentang Pajak dan Pengolahan Bhan Galian Golongan f ada beberapa jenis pajak dan nilai jualnya sudah idak sesnai lagi dengan nilai pasar atau harga standar yang baru. c. bahwas berdasarkan pertimbangan hurut a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan upati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 203 tentang Pajak Pengambiian dan Pengolahan Bahan Galan Golongan C.
Unang-Undang Nomor 69 Tahu 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Undang - Undang Noor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Noror 25 Tahun 2000 Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2001 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan ini mulai berlakau sejak tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
-
-
4 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2005

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 9 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 9 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Ld-gangguan.pdf

Abstrak

Retribusi - Izin Gangguan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Dengan Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; Untuk memenuhi dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 58 Tahun 1958; UU RI No. 28 Tahun 1926; UU RI No. 49 Prp Tahun 1960; UU RI No. 1 Tahun 1968; UU RI No. 6 Tahun 1968; UU RI No. 8 Tahun 1974; UU RI No. 8 Tahun 1981; UU RI No. 5 Tahun 1984; UU RI No. 29 Tahun 1986; UU RI No. 24 Tahun 1992; UU RI No. 18 Tahun 1997; UU RI No. 23 Tahun 1997; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 34 Tahun 2000; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 27 Tahun 1983; PP RI No. 27 Tahun 1999; PP RI No. 66 Tahun 2001; Keppres RI No. 33 Tahun 1992; Permendagri No. 1 Tahun 1985; Permendagri No. 4 Tahun 1987; Permendagri No. 5 Tahun 1992; Permendagri No. 7 Tahun 1992; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 17 Tahun 2001; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1994; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Cara Perhitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
22 hlmn; 4 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2005

Pengeloaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Lemda 9 Pengelolaan Barang Daerah.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2005.