Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya
pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung . oleh masyarakat dan pemerintah,
menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.
Dalam rangka menindaklajuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan peru bahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubenur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Balangan, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Koordinasi; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
nahwa Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki perangan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan; bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Puskesmas sebagai Unit Kerja BLUD dengan berlakunya Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Perbup Temanggung No 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelaola BLUD UPTD Puskesmas di Kab Temanggung perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2014; Permenkes No 001 Tahun 2012; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 30 Tahun 2014; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permenkes No 46 Tahun 2015; Permenkes No 44 Tahun 2016; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 105 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25 ayat (4) Pasal 34, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Dana Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Klasifikasi Guru Ke S2/D4 Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,
Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu memberikan dana
pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, dan
peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan
pertanggung jawaban pemberian dana pembinaan tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan
kualifikasi guru ke Sl/04 Kabupaten Kolaka, perlu
disusun pedoman pemberian dana pembinaan tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan
kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka;
c. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan
pertanggung jawaban pemberian dana pembinaan tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan
kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka, perlu
disusun pedoman pemberian dana pembinaan tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan, dan peningkatan
kualifikasi guru ke S1/D4 Kabupaten Kolaka Tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Pedoman Pembaruan dan
program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/04
Kabupaten Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Penaggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah
di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
DANA PROGRAM PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB Ill
DANA PENINGKATAKAN
KUALIFIKASI GURU KE S1/D4
BAB IV
PENYALURAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kelola dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2012
standar-biaya khusus-petugas pengelola islamic centre
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Bagi Petugas Pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pengelolaan Islamic Centre Kota Padang Panjang oleh petugas, perlu ditetapkan besaran standar biayanya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Bagi Petugas Pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 56 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini memuat 4 Pasal dan I Lampiran.
Standar Biaya bagi petugas pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang adalah satuan biaya berupa indeks biaya maksimal yang dijadikan acuan dalam standar pemberian upah bagi Petugas Pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Bagi Petugas Pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerirna 2022,Tunjangan Tahun perlu menetapkan Peraturan Bupati Petunjuk Teknis tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor l 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Selas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tent.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
a. pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas;
b. pembayaran;
c. tata cara pembayaran;
d. pengendalian internal; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
