Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penclapan lndikator kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap lnstansi Pemerintah wajib menetapkan lndikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing; serta untuk memberfkan informasl kinerja, meningkatkan akuntabllitas kinerja dan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026, perlu disusun lndikator
Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2021; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2019; UU No 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; dan Peraturan Wali Kota No 11 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Kota Pagar Alam 2024-2026, ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, dasar kegunaan IKU, penetapan IKU, pembinaan dan pengawasan, serrta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
7 hlm, Lampiran: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan
penegakan disiplin pegawai;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman
pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014,PP No 11 Tahun 2017, PP No 79 Tahun 2021, PerBKN No 3 Tahun 2020, PerBKN No 6 Yahun 2022, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
a. Dasar Pergeseran Anggaran;
b. Jenis Pergeseran Anggaran;
c. Kriteria Pergeseran Anggaran;
d. Mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
e. Tahapan Teknis dan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
27 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Serta Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD 2023 (20)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Serta Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sehubungan dengan usulan penambahajn komponen Belanja d.ari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerab (SliCPD) tentang Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Barang serta penyesuaian Kenaikan beberapa Harga Barang padia komponen belanja padei Standar Satuan Harga Baranlg di Lingkungan Pemerintab Daerab Kota Gorontalo, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a perlu menetapkan Perubaban atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tabun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang serta Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintab Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Serta Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
Terdiri dari 3 halaman dengan lampiran
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
pedoman - monitoring dan evaluasi - jabatan fungsional arsiparis
2016
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 20, BN 2016 (685): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah panduan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, pejabat pembina kepegawaian instansi, dan pejabat pembina jabatan fungsional Arsiparis agar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 12)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pempawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitan, kepatutan, dan kewajarao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat;
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; PermenpanRB No. 19 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 42 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian secara cepat, tepat, fokus, dan terpadu agar penyebarannya tidak meluas, dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga, maka perlu mengatur Standar Satuan Harga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, standar biaya tahun anggaran 2020, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
