Administrasi dan Tata Usaha Negara - TATA NASKAH DINAS
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti
UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2008, Perda Kota Mataram No. 19 Tahun 2011
Ketentua Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Pejabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentua Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Dicabut - Peraturan Walikota Mataram Nomor 6/PERT/2006
-
89
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah dalam mengelola barang milik daerah harus
memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan
keterbukaan, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai, serta salah satu upaya
untuk mewujudkan tertib administrasi dan efktivitas pengelolaan barang milik
daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun
2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2001;
PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENDAGRI
No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.7 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan
pemindahtanganan dan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan, bangun serah
guna dan bangun guna serah yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam
proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 342
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2015.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Besaran Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2015
untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan,meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2011.
dalam PERDA ini diatur mengenai Penusunan AMDAL dan UKL-UPL, Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, Komisi Penilaian AMDAL, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penganggaran dan pelaksanaan dana perimbangan bersifat khusus untuk bidang
infrastuktur jalan Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Pusat clan untuk pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan mendesak yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka romawi V pada poin 11 Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diretapkan dengan
Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014.
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan sistematika; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wlayah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bakar
minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional di
bidang usaha angkutan penumpang umum, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2014 tentang
Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah
Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun
2010;Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun
2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada
Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang camat, ruang lingkup, penyelenggaraan wewenang, pelaksanaan dan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015.
Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 dicabut.
11 hal
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015
Perka BKN No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Perka BKN No. 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Praktik Akuntan Publik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
