Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.169 peraturan dalam 0,059 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 01 Tahun 2016

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP No. 1 Tahun 2016.pdf

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

bahwa pengaturan nilai dan besaran kapitasi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Tata Layanan Dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan di bidang Penetapan Besaran Kapitasi.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP Nomor 72 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 111 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 2014; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Perda Kab. Lebak No. 10 Tahun 2007; Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Lebak No. 19 Tahun 2014 yaitu ketentuan Pasal 18 ayat 1 tentang besaran klaim nilai kapitasi di puskesmas/FKTP dan menghapus pasal 18 ayat 2; serta mengubah ketentuan Pasal 20 tentang klaim dana non kapitasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Lebak No. 19 Tahun 2014
Peraturan BPJS yang mengatur tentang penetapan besaran tarif kapitasi; Peraturan BPJS yang mengatur tentang penetapan besaran klaim dana non kapitasi.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perbup 2015-01 RSUD Hasanuddin Damrah Manna.pdf

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya, bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956 UU Nomor 29 Tahun 2004 UU Nomor 36 Tahun 2009 UU Nomor 44 Tahun 2009 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 32 Tahun 1996 PP Nomor 23 Tahun 2005 PP Nomor 53 Tahun 2010 Permendagri Nomor 1 Tahun 2002 Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III /2010 Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Kepmenkes Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 Kepmenkes Nomor 631/Menkes/SK/IV2005 Perbub Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014
Tata Kelola Rumah Sakit, struktur organisasi, Tata kelola Korporasi. Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit. Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pejabat Pengelola. Pengangkatan Pejabat Pengelola, Persyaratan menjadi Direktur, Kepala Bagian / Kepala Bidang Dan Kepala Sub Bagian / Sub Bidang. Tugas dan Fungsi Direktur, Kabag dan Kabid. Pemberhentian Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Dewan Pengawas. Organisasi Pendukung. TATA KELOLA STAF MEDIS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
47 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kab. Situbondo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

KEPEGAWAIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kab. Situbondo

ABSTRAK:

a. bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki peranan strategis untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan; b. bahwa untuk melakukan pengernbangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan diperlukan penguatan terhadap manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Situbondo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950,; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5044); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/Xl/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati; 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia; 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 35. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MenPAN• RB/ 10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah; 36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18); 41. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 58);
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen SDMK yang bermutu dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang menyeluruh di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. menyusun dan menetapkan SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah sesuai dengan perhitungan kebutuhan; b. mendayagunakan, mengembangkan, mengevaluasi kinerja, melakukan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; c. memberikan perlindungan hukum terhadap SDMK pada Dinas dan Fasyankes Pemerintah Daerah, swasta/perorangan dan BLUD; dan d. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat melalui penguatan sistem manajemen SDMK di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
25 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 172A Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perbup Muna Barat No.172A Tahun 2015.pdf

PERATURAN INTERNAL - RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH - KABUPATEN MUNA BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 79 Tahun 2015; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 112 Tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, meliputi: Ketentuan Umum; Pemilik; Penyelenggaraan Rumah Sakit; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 194A Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Muna Barat No.194A Tahun 2015.pdf

retribusi - pelayanan kesehatan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 194A, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 194A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan dengan memperhatikan potensi daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-undang No 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010; Peraturan Bupati Muna Barat No 14 tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai pengenaan retribusi atas pelayanan kesehatan, meliputi: Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Ketentuan Besarnya Tarif; Wilayah Pungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pengendalian dan Pengawasan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan Jasa Pelayanan; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 1.1 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP JKN 2015 VERSI HUKUM.pdf

KESEHATAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.1, BD No 1.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya yang didukung Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta untuk evaluasi terhadap program JKN di Kabupaten Jember Tahun 2014, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 45);
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Penyelenggaraan JKN dan mekanisme pengelolaan Dana Kapitasi maupun Non Kapitasi pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 27.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 27.1) dan Peraturan Bupati Jember Nomor 28.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 27.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 28.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14A Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 14A TAHUN 2015.pdf

PERIZINAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14A, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhaciap penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Buton Tengah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan sorta deraiat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 29 T ahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta-nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jami nan Sosial Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neqera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tsmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.iq Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan I.ernbaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 5499); 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahvn 20·14 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), 17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 18. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/Xil/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Med is; 20. Peraturan MentP.ri Kesehatan Nomor 1205/menkes/per/x/2004 tentang Pedoman persyaratan kesehatan pelayanan Sehat pakai air ( SPA); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0202/Menkes/148/1/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 689/MENKES/PERN/2011 tentang Registrasi, lzin Praktek, dan lzin KerJa Tenaga Kefarmasian; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik; 25. Peraturan Menteri Kesehatar. Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik lndones'a Tahun 2013 Nomor 1118); 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaqa Kesenatan Warga Negara Asing; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomcr ~3 tahun 20"14 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu pintu Bidang Kesehatan di Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar 7arit Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Ta'tun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan ~asyarakat; 30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/Xl/2002 tentang Pedoman Penyelenqqaraan Optikal; 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/200?. tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin Apotik; 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SKNll/2003 tentang Penyelenggaraan Penqobatan Tradisional; 33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 /Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin Tako Obat; 34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SKNll/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 35. Peraturan Bupati Nornor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kaoupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERIZINAN DALAM BIDANG KESEHATAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XVII MUTU PELAYANAN BAB VIII PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
26 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 16A Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Buton Tengah

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO 16A TAHUN 2015.pdf

RETRIBUSI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16A, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas clan jaringannya serta tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai indikator ekonomi, maka perlu menetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaraii Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang- Unclang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494); 9. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupat:n Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republ~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 10.Unclang-Unclang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Propinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BAB VII PENGUJIAN KESEHATAN DAN VISUMETREPERTUM BAB VIII PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVI PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
22 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1.A Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 1A TAHUN 201...LIK PEMDA BEKASI.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 19-A Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

Abstrak

Kesehatan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 19a Tahun 2015.pdf

RENCANA AITSI DAERAH AIR MINUM DAIT PENYEIIATAN LTNGKUNGAN {RAD-ArlPLl KABUPATEIT JEITEFOIITO TATIUN 2OL5.2OI9

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19-A, BD.2015/NO.19-A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

ABSTRAK:

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan deraj at kesej ahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalarti berbagat kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai Universal Access pada akhir tahun 2OL9 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 11 Tahun t974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya air (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran NegaraT Republik Indonesia Nomor a42\; p 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .,' 2OOg Ientang - Pelayanan Publik (Lembaran Negara \r' Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2AOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan t ' Lingkungan Aiaup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan '-'./' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2}fi tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \-' Tahun 2077 Nomor 82, Tarlrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567eI; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran J Negara Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 292, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 , / Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan ./ Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a49Ol; l,D,.Perat:'xan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 \ /' Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan J antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahary Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14 . n^l( / ' ' '' 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); i''l4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 \ ,'' Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum " dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 389); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor | ,.' 3 Tahun 2OL4 tentang Sanitasi Total Berbasis \//' Masyarakat; lr-l lc;: 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A7O Nomor 5171; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukr:m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 2l9l; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL4-2AL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daeratr Kabupaten Jeneponto 7 Tahun 2OL4 Nomor 2241
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : REIICANA AI(SI DAERAII PTITTIEDIAAN AIR MIITUM DAN PEITYEHATATT LINGKUNGAN (RAD-AMPII I{ABUPATEI{ JEITEFONTO TAIIUN 2OLS.2OL9 BAB I K TEITTUAI{ UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; 4. Bupati adalah Bupati Jeneponto; 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; 6. Universal Access adalah pencapaian kinerja pemerintah dalam pelayanan Akses Sanitasi, Air minum dan permukiman yang layak untuk selumh warga Irlegara Indonesia Tahun 2Ol9; 7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah Dokumen Operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2079; 8. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Pamsirm.as adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 10. SKPD adalah singkatan dari satuan Kerja Perangkat Daerah; 1 1. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari Sumber air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sarna dengan atau lebih dari 1O meter dari tempat pembu€tngan kotoran dan/atau terlindung dari konstaminasi lainnya. Sumber air minuna layak; 12. Sumber air Minum tak layak didefinisikan sebagai sarana sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoral kurang dari 10 meter dan atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang terlindung, matd air tak terlindu.ng, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi dan drainase; 13. Fasilitas sanitasi yang layak didefenisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia; 14. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembua-n gan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (Pit Latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos; 15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban 4 cemplurng tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung; /l 16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalii pios"u p"*U"tJ"V""t, d". partisipasi aktif masyarakat; 17. pendekatan - GrU""i" lembaga "arUft pendekatan penyelenggaraan pelayanan *"rrfrri dirr"*, badai, neruslhlll daerah dan lembaga swasta; lg.Indikator $asaran RPJMN ioi's-zorg bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adatah tercapainya LOOo/o pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai stariaart Pelayanan Minimal (sPM) dan i]c'/o sesuai kebutuhan dasar (basic needs); 19. Indikator sasaran RPJMN b,o$-za9 'bidang Infrastuktur di Bidang sanitasi adalah tercapainya IOOVo pelayanan "at itasi (air-limbah domestik' sampah a""- J*irra# [ngkung"nj y@_ !5olo penduduk terlayani akses sesuai $tandart Pelayanan nnlnimat (sPM) dan !5o/o sesuai kebutuhan dasar fhasic needs); 2O. Standar p"f"VrIlt t minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adatrah ketentraan tintang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daer-ah-yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 21. Indikator SpM bidang aiiminum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpigaan dan bukan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6O liter/oranglh;a.rt; 22.Indikator SPM bidang sanitasi adalatr tersedianya memadai dengan target SPM 600/o dan tersedianya komunitas/kawasan I kotadengan target SPM 5olo; sistem air limbah yang sistem air limbah skala 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan dicapai kualitas yang temkur; 24.Indikaton kinerja adalah alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan atau kualitatif untrrk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/at"au dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineja suatu program atau kegiatan; 25. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagl daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau jangka panjang, dan menentukan tqiuan pembangunan; 26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah unhrk mancapai sasar€rn dan tujuan pembangunan daerah; 2g.Kegpatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran temkur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasulk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 3O. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi; 31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi sefta menganti"*"V permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencarla dan standar; BAB II PERAN, FUNGSI, TUJuAIT, DAN KTDUDUKAN RAD AIUPL KABUPATEN JEIYEPiOITTO 2OLS-2OT9 Pasal 2 RAD_AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah unttrk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2OLg dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapai an uniuersal aws. Pasal 3 RAD-AMPL Kabupataen Jeneponto 2015-2019 berfungsi sebagai : 1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; 2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapncan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; 3. Media Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan SKPD yang menang€Lni bidang AMPL; 4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; Pasal 4 RAD*AMPL Kabupaten Jeneponto 2OL5-2OL9 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto yang mendukung percepatan pencapaixr LOOo/o pelayanan air minum aman dan IOOo/o pelayanan sanitasi layak, rnenjadi Dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Jeneponto sampai dengan 2019. BAB III PEI,AIGAIVAIT RAI' AMPL KABUPATEI{ JENEPONI1O 2OLS.2OL9 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2O15-2019 adalah mulai RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Jeneponto, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Jeneponto kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah hrsat,dunia usaha, dan masyarakat. Semua dokumen perencanaan Regulasi (Renstra, SKPD, Renja SKPD, RKPD) yang terkait dengan program/kegiatan sektor air minum d*t penyehatan lingkungan Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015'2OL9 dengan dana diluar APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait' Pasel 7 pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 20L5-2ot9 terbuka bagr sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap befoedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah Kabupaten Jeheponto dengan pihak penyandang dana' Pasal 8 (1) pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jenepoto 2OL5-2O19 tetap harus memeperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelurnnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BAB TV PEMANTAUAN DAN BTIALUASI RAD AMPL KABUPATEIT JEITEPiOilAO TAIIUN 2OL5-2OL9 Pasal 9 Pemantauan Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan; Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan pen5rusunan kebijakan AMPL Tahun berikutnya dan mempakan informasi publik; Kepda SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL masing-masing; Dalam hal hasil pemantauan yang menjadi tanggung jawab SKPD dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempufiraan; Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda; Masyarakat berhak meyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL atas kinerja Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan daerah; Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindaklanjut pendapat dan masukan tersebut; Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telatr diolah Tim Teknis Pen5rusun RAD AMPL; 10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurna€rn untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada kepala bappeda jeneponto Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada / Bupati Jenepon BAB V XTTENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundanga-n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT