Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14A Tahun 2015

Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERIZINAN DALAM BIDANG KESEHATAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XVII MUTU PELAYANAN BAB VIII PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14A Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

14A

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

28 April 2015

Tanggal Pengundangan

28 April 2015

Tanggal Berlaku

28 April 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 46 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 14A TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14A, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhaciap penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Buton Tengah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan sorta deraiat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 29 T ahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4431); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta-nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jami nan Sosial Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neqera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tsmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.iq Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan I.ernbaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 5499); 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahvn 20·14 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), 17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 18. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/Xil/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Med is; 20. Peraturan MentP.ri Kesehatan Nomor 1205/menkes/per/x/2004 tentang Pedoman persyaratan kesehatan pelayanan Sehat pakai air ( SPA); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0202/Menkes/148/1/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 689/MENKES/PERN/2011 tentang Registrasi, lzin Praktek, dan lzin KerJa Tenaga Kefarmasian; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik; 25. Peraturan Menteri Kesehatar. Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik lndones'a Tahun 2013 Nomor 1118); 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaqa Kesenatan Warga Negara Asing; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomcr ~3 tahun 20"14 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu pintu Bidang Kesehatan di Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar 7arit Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Ta'tun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan ~asyarakat; 30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/Xl/2002 tentang Pedoman Penyelenqqaraan Optikal; 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/200?. tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin Apotik; 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SKNll/2003 tentang Penyelenggaraan Penqobatan Tradisional; 33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 /Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin Tako Obat; 34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SKNll/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 35. Peraturan Bupati Nornor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kaoupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERIZINAN DALAM BIDANG KESEHATAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XVII MUTU PELAYANAN BAB VIII PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
26 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14A Tahun 2015

Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT