Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2012

MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO LAMPUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 40 TH 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 40 Tahun 2012

Juknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2013

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup NIAS NO. 40 THN 2012_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2012

Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 8 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja

Download :
Pergub DIY No.40 Tahun 2012 ttg Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 40 Tahun 2012

PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 40 Th 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 40 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

sop

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2012/NO.321, LL KAB. KAPUAS HULU: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Kapuas Hulu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2012;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan, Jenis Perizinan; Prosedur Perizinan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 halaman peraturan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2012

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download :
Keppres 40 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 40 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru/Pegawai Tidak Tetap dan Guru/Pegawai Swasta

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
40 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2012

Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan

Download :
Permenhan Nomor 40 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara

Download :
PERMENPAN NOMOR 40 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 40 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATUAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2012/No.40 Seri E Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu diterbitka.n petunjuk pelaksanaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pclaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Noroor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalaro Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Noroor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noroor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagairnana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kcdua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45781; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan antara Pemcrintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 8. Peraturan Daerah Kabupalen Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 10. Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen). Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak kepada Kepala DP2KAD dengan menggunakan SPOPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2012.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 8 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.