Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 2002

Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
KEPPRES No.38 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2011

Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download :
Permenhan Nomor 38 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman Statuta Organisasi/Lembaga

Download :
Pergub Jateng No 38 Tahun 2013.pdf

Abstrak

SOP satpol pp

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2013/No.38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan keseragaman pelaksanaan tugas peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah diperlukan Standar Operasional Prosedur ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, standar operasional prosedur, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
28 hal

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2016

Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
No. 39 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015

Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penyelarasan Minimum Essential Force Tahun 2014

Download :
No. 39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 39 Tahun 1960

Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
perpu 039 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2011

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 56 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
Permenhan Nomor 39 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2019

BALE MEDIASI

Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI Kota Mataram No 40 Tahun 2019.pdf

Abstrak

bale-mediasi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, http://jdih.mataramkota.go.id/

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BALE MEDIASI

ABSTRAK:

Kehidupan yang aman, tertib dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di daerah yang dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam Bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bale Mediasi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negero Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kepengurusan Bale Mediasi, Tata Kerja, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Sumber Dana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
-
-
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2019

Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini Penanggulangan Kebakaran

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

penanggulangan kebakaran-pencegahan dini

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini Penanggulangan Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c d Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini penanggulangan kebakaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dini Penanggulangan Kebakaran.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2018.
Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Kampung Cegah Dini Beken Sikat adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Pada setiap Lingkungan di Daerah dapat dibentuk Kampung Cegah Dini Beken Sikat. Anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat dipimpin oleh Ketua melalui pemilihan warga di Kelurahan setempat. Tugas dan fungsi anggota Kampung Cegah Dini Beken Sikat meliputi: a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, lembaga pemberdayaan masyarakat setempat dan Dinas; b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan, pencegahan kebakaran dan penyelamatan di wilayah setempat; c. membantu masyarakat di lingkungannya mendeteksi faktor-faktor penyebab yang dapat memicu terjadinya kebakaran; Lurah selaku pembina Kampung Cegah Dini Beken Sikat mendorong berfungsinya Kampung Cegah Dini Beken Sikat di wilayah Kelurahan masing-masing, dengan melalui program kegiatan. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1952

Peraturan Dewan Kehormatan Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP No. 040 Tahun 1952.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 1952.