TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD. No. 16/2024, LL Kota Sorong: 33 hal
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SORONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan tugas perlu adanya keseragaman naskah dinas pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah, maka Peraturan Walikota Sorong Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi;
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Sorong ini, maka Peraturan Walikota Sorong Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 51 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2024
Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD 2024 (16)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pencipta dan pengelola arsip perlu melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip daerah sebagai bukti autentik penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik, serta dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pedoman penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2012, Perka ANRI No 19 Tahun 2012, Perka ANRI No 37 Tahun 2016, PERDA Kota Gorontalo No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pemindahan arsip, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.14 Tahun 2024; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2023; Perwali Kota Sungai Penuh No.43 Tahun 2023 sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh No.15 Tahun 2024;
Ketentuan umum, Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Sungai Penuh No.11 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Dharma Wanita Persatuan
ABSTRAK:
bahwa pengurus Dharma Wanita Persatuan mengemban tugas dan fungsi membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan sesuai dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya; bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan insentif kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Dharma Wanita Persatuan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengurus Dharma Wanita Persatuan, terdiri dari:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBERIAN INSENTIF
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IV PEMBIAYAAN
BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
-
-
7 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tarakan Barat
ABSTRAK:
Perwali ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan ruang wilayah di Kota Tarakan, meningkatkan iklim investasi, memberikan kepastian hak dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan menetapkan Perwali tentang Rencana Detail Tata Ruang.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1997; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/BPN No.9 Tahun 2022; Perda Kota Tarakan No.3 Tahun 2021;
Perwali ini mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tarakan Barat yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Penataan WP; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Kelembagaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
45 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wal! Kota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pergeseran anggaran antar obyek
belanja dan/atau antar rincian obyek belanja beberapa
Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005
sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71
Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Cilegon No. 6 Tahun 2022; Perda Kota Cilegon No. 6 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
19 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 16 Tahun 2024
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, Berita daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Peraturan Wali Kota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6056);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 136);12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang MenengahNasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 10);13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 158);18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1447);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);24. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang RancanganRencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 630);26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 Nomor314);27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran DaerahProvinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah ProvinsiLampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah ProvinsiLampung Tahun 2023 Nomor 55);29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 14);30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui PeraturanDaerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2019 Nomor 9);31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2021 Nomor 7);32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MetroTahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2022 Nomor 5);33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaMetro Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun2024 Nomor 5);
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Halaman : 7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk
menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
6 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2024
EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 16
Peraturan Walikota (Perwali) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretaris
Paragraf 2
Subbagian Umum, dan Kepegawaian
Paragraf 3
Subbagian Keuangan
Paragraf 4
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan
Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83
Bagian Kelima
Bidang Pertamanan dan Pemakaman
Bagian Keenam
Bidang Penaatan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Togas dan Fungsi
Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2024
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Anggaran
Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang telah
disahkan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 440 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
