Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat secara luas dan
nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek pengelolaan
keuangan yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Semarang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan untuk memenuhi persyaratan
administrasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai
Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemeritah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yang meliputi Syarat Administratif, Pengelolaan Keuangan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Asas Umum Dan Struktur Anggaran Unit Kerja Blud Puskesmas, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Unit Kerja Blud Puskesmas, Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan Unit Kerja BLUD Puskesmas, Dewan Pengawas, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Unit Kerja BLUD Puskesmas, Pegawai, Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo; bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidka mampu di Kabupaten Sukoharjo; bahwa dalam rangka mengintegrasikan dan memperluas kepesertaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan /atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepesertaan Jamkesda, pemberi pelayanan kesehatan, mekanisme pelayanan kesehatan daerah, ruang lingkup jaminan kesehatan, hak dan kewajiban pasien serta pemberi pelayanan kesehatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2015 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit UmumDaerah H. Abdul Aziz Marabahan Kab. Barito Kuala. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit UmumDaerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/III/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
79 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Teluknaga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Sindang Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - kesehatan
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2016/52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi,Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup Pagandaran No. 44 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU no. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri RI No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 49 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2016 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Ru.mah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti karena sudah
tidak sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umtun Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indobesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /I/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/I/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Repu blik lndonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2007; Peratu.ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
129/Menkes/SK/ll/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV /2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Ruang linglrup Peraturan Bupati ini adalah:
a. mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit
Umum dengan RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; dan
b . mengatur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, sistem
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By
Laws ) RSUD Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat
bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama
dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain- lain
pendapatan BLUD yang sah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah kecuali yang berasal dari
hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sesuai
dengan RBA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan
Pendapatan Fungsional Puskesmas sebagai Badan
Layanan Umum Daerah;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456 );
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5256).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;.
15. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tngkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah.
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pemanfaatan pendapatan fungsional puskesmas sebagai BLUD . Pengaturan meliputi antara lain:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Keputusan Bupati Nomor 188/389/404.1.3.2/2016 tentang
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
jumlah 7 halaman + penjelasan 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
