PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,033 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen PUPR No. 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Permen PUPR No. 17/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  3. Permen PUPR No. 25/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 40/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 perihal Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PUPR No. 34/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 10/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum
  2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum
Mencabut
  1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan