Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.445 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 21/PERMENTAN/TU.120/05/2018 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Mencabut :

Permentan No. 116/Permentan/OT.140/10/2014 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48.1 Tahun 2012

Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/6/2011 Tahun 2011

Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi Serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
Kemen Kominfo Nomor 15 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

(RPJUDI)- rencana pembangunan jangka menengah daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor Seri 4.A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka untuk mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten halmahera barat yaitu; mewujudkan masyarakat halmahera barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas, sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kab. halmahera barat, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kab. halmahera barat tahun 2016-2021, dengan terpilih dan dilantiknnya bupati dan wakil bupati halmahera barat masa bhakti periode 2016-2021 perlu disusun RPJMD tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran RPJPD dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, sesuai dengan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU no.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.39 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.58 Tahun 2005, UU No.79 Tahun 2005, UU No.39 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2006, UU No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Maksud dan tujuan; sistematika; visi, misi dan tujuan; Prioritas pembangunan; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJMD; Peran serta masyarakat; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
17 Halaman.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017

Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
bn252-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum

Mencabut :

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SE/M/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum

Download :
PermenPUPR40-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 44.1 Tahun 2009

Uraian Kegiatan Perangkat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.4 Tahun 2014

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah