Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Usaha Peternakan
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan budidaya ternak atas dampak yang diakibatkan dari
pengelolaan budidaya ternak; sebagai pedoman dalam melakukan bimbingan dan pengawasan usaha budidaya ternak; dan sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak. dengan tujuan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak; meningkatkan mutu hasil ternak;mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor;menciptakan usaha budidaya ternak yang ramah lingkungan;menciptakan lapangan pekerjaan; meningkatkan pendapatan peternak; dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada orang perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha budidaya peternakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
15 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2016
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, untuk kelancaran pelayanan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap perlaku industri, perlu pengaturan perizinan dibidan usaha industri, perluasan dan daftar industri dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 29150; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindutrian Nomor 250/M/SK/10/1994; Keputusan Menteri Perindutrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Perizinan
Bab IV IUI
Bab III TDI
Bab IV Jangka Waktu Berlakunya IUI, Izin Perluasan dan TDI
Bab V Sanksi Administrasi
Bab VII Laporan Kegiatan Industri
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
63 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2016
tata - cara - penanganan - pengaduan - masyarakat - di - bidang - penanaman - modal - dan - pelayanan - perizinan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 25 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penangangan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Penyampaian Pengaduan Masyarakat, Penyelenggara Layanan Pengaduan, Sarana Pengaduan Pelayanan Publik, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - nomor - 6 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - mendirikan - bangunan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (30, Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3,7), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (30 dan Pasal (16) ayat (30 Perda Kab. Pangandaran maka perlu menetapkan Perda No. 6 Tahun 2016 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2012; Permednagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permen Perdgangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 209/Mpp/Kep/20/1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/63/M.Pan/ 2/2003; KKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.Pan/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagubnaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004; Keputusan Menteri pendayagunaan Apatrayr Negara No. Kep/ 118/M.Pan/8/2004; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimanatelah diybah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran N0o. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Pengangusran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang retribusi Yang Kedaluarsa, Lokasi Bangunan Dan Harga Dasar Bangunan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara; b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Utara yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
Materi Pokok: Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Badan. Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur adalah sebagai berikut:
a. Untuk pembakuan tolok ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
b. Memberi komitmen atau janji dari pihak Badan selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik; dan
c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2016
tata - cara - penerapan - sanksi - administratif - perizinan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa sanksi administratif merupakan intrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif perizinan di peerlukan prosedur u[maka perlu mentapkan Perbup tentang Tata Cara Penarapan Sanksi Administratif Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penerapan Sanksi Administratif, Pelaynaan Penerbitan Sanksi administratif, Pelaporan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Memberikan Kepastian Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan yang Baik didalam maupun di luar Hubungan Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERPRES No.12 Tahun 2013; PERPRES No.32 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Sasaran, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
