PERBUP Kab. Gunungkidul No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perbup No.17 Tahun 2011 ttg Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kab.Gunungkidul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang_Lokasi Dalam Pengadaan Barang_Jasa di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan dan pengawasan pembayaran
pajak, penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan di wilayah
Kabupaten Gunungkidul dan berdomisili di luar Kabupaten Gunungkidul
diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
Cabang/Lokasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2010; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ./2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Pokok Pendaftaran Npwp Cabang/Lokasi Dalam Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa; Npwp Cabang/ Lokasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Promosi Pariwisata
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan promosi pariwisata daerah dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Sleman adalah melalui pemberian bantuan keuangan untuk promosi pariwisata kepada pelaku kepariwisataan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan
Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sebagian hasil penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran untuk
kegiatan promosi pariwisata daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dana Promosi Pariwisata; Lembaga Promosi Pariwisata; Pemberian Dana Promosi Pariwisata; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan Kabupaten Semarang sehingga lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang28Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 1 Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Penierintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditetapkan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No .1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri No. 35 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Timur No. 3 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini berisi :
Ketentuan Umum, Penetapan Alokasi Dana Desa, Perhitungan Alokasi Dana Desa, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2011/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Ketela Pohon di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial
pengembangan ketela pohon bagi kelompok tani di Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2011 secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, pertu memberikan petunjuk teknis; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk T eknis Pemberian Bantuan
Sosial Pengembangan Ketela Pohon Di Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45788); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
46 Seri A Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang 61 ); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 90); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud pemberian bantuan sosial adalah :
a. meningkatkan kemampuan berusaha tani budidaya ketela pohon; dan
b. memfasilitasi/membantu kelompok tani dalam budidaya ketela pohon. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah :
a. memperlancar pengembangan budidaya ketela pohon bagi kelompok tani;
b. meningkatkan produksi dan produktivitas ketela pohon; dan
c. memperkuat kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya ketela pohon
sehingga pendapatannya lebih baik .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2011
penjabaran tugas dan fungsi staf ahli dilingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.8 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2011/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Usaha Warung Internet
ABSTRAK:
bahwa penirgkatff;l kebutuhan masyarakat akan
informasi melalul inrernet maka perlu mengatur
keberadaan Wai'u,rg lnternet di Kabufaten Woiroiobo
agar memberikan xemanfaatan bagi masyarakat dan
pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tercantum prada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Warung
lnternet;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1945; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Usaha Warung lnternet.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
