Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 81 Tahun 2022
kabupaten bintan - tim reaksi cepat penanggulangan bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Untuk pelaksanaan fungsi Tim Reaksi Cepat dalam
rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu
dibuat pedoman Tim Reaksi Cepat Penanggulangan
Bencana Kabupaten Bintan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.8 Tahun 2008; Permenkeu No.PMK.05/2013 Tahun 2013; Perka BNPB No.9 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Struktur Organisasi Tim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
(Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan
ketentuan
Pasal
64 ayat
(3)
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang Badan
l,ayanan
Umum Daerah;
bahwa untuk menjamin
kepastian hukum
serta sebagai
pedoman penyusunan,
pengajuan, penetapan
perubahan
Rencana Bisnis
Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah
Rumah
Sakit Daerah
(RSD)
Konawe
Selatan;
bahwa Berdasarkan
perlimbagan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf a dan huruf b
perlu
menetapkan
peraturan
bupati
Bupati Konawe
Selatan tentang
Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan
la.yanan Umum Daerah Pada Unit Pela]<sana Teknis Daerah
Rumah
Sakit
Daerah
(RSD)
Konawe
Selatan
Undang-Undang Nomor
4 Tahun
2003
Tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan
Di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5234), Sebagaimana Telah
Diubah
Beberapa Kali
Terakhir Dengan
Undang-Undang
Nomor 13
Tahun 2O22 Tentang
Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6801);
3. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah
(l.embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor
244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5587) Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali
Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2O15
Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2014
Tentang Pemerintahan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
l.embaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5679);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O Tentang
Cipta Kerja
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022
Tentang
Hubungan
Keuangan
Antara Pemerintah Fusat Dan Pemerintah Daerah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan
Umum
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan
Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4502)
Sebagaimana
Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005
Tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tat.un
2Ol2
Nomor
171, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015
Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun
2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor
1213);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
STRUKTUR
ANGGARAN BAB III
RENCANA
BISNIS ANGGARAN BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 74 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 74),
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun; 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan; Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 ; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMENKP/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri 106 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perindustrian 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian telah ditetapkan dengan Perbub No. 22 Tahun 2022, berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2021; Perbub No. 152 Tahun 2021; Perbub No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Perbub No. 68 Tahun 2022; Perbub No. 22 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43
tahun
2Ol9 tentang
Pusat
Kesehatan Masyarakat,
untuk
mewujudkan
Puskesmas
yang
efektif, efisien, dan akuntabel
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
tingkat
pertama yang
bermutu dan berkesinambungan
dengan
memperhatikan
keselamatan
pasien
dan
masyarakat, maka
diperlukan
pengaturan
organisasi;
bahwa berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
12 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi
Cabang
Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah,
terdapat
ketidaksesuaian secara
kelembagaan Unit
Pelaksana
Teknis Daerah
dan
Pusat
Kesehatan Masyarakat
pada
Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan,
maka
perlu
diadakan
perubahan;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a dan
huruf b diatas,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Pembentukan
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas
Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja
Unit
Pelaksana
Teknis
Daerah
Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatal
Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-undang
Nomor 4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
a267\;
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 2009
tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009
Nomor
144, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
s063);
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2All tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa
kali terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor
13 Tahun
2022 tentang
Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 2022,
Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
6801); Undang-Undang
Nomor
23 Tahun 2Ol4 ter.tang
Pemerintah
Daerah
(Irmbaran
Negara Republik
Tahun 2Ol4 Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Penetapan
Perubahan
Kedua
Atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 tentang
Pemerintah
Daerah
(l.embaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015
Nomor
58,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5679);
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2022 tentang
Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(lrmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022
Nomot
4,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6757;
Peraturan Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan,
antara
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan
kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
a7371;
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2016 Nomor I14, Tambahan
Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Ta}:,un 2Ol9
tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nonor 18
Tahun 2016
tentang
Perangkat Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12
tahun
2Ol7
tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2Ol7
Nomor 451);
10.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 1O
Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2007
Nomor 10);
12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor 8
Tahun
2016 tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor
8)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
I Tahun
2022 tentang
Perubahan
Ketiga
atas
peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8 Tahun
2016
tentang
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
pembetukan
(l,embaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Talrrun
2022
Nomor
1);
13. Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
44
Tah:un
20L6
tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas
dan
Fungsi
serta Tata
Keq'a
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Konawe
Selatan (Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016 Nomor
44);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV KEDUDUKAN DAN ORGANISASI PUSKEMAS
BAB V TUGAS DAN FUNGSI PUSKEMAS
BAB VI KRITERIA PUSKESMAS
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor 65
Tahun 2019
tentang
Pembentukan
Kedudukan
,
Susunan
Organisasi,
Tugas dan
Fungsi
Serta
Tata Cara Kerja
Unit Pelaksana
Teknis
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat
pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Selatan
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
