Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kerja
satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Pekalongan dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas, maka perlu adanya kejelasan tugas pokok dan
fungsi pengawas sekolah dan penilik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pengawas Sekolah dan Penilik pada Dinas Pendidikan Kota
Pekalongan dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2006; Keputusan Menteri No. 91/Kep/M. PAN/10/2001; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dinas pendidikan, penilik dna pengawas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah wituk
memimpin clan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan; bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan perlu diberlakukan Keputusan lvfenteri
Pendidikan Nasional Republi.k Indonesia Nornor : 162 I U / 2003 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu
menetap.kan .Peraturan Walikota tentang Pedoman .Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Unda.ig-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dasar, syarat-syarat guru tang diberi tugas sebagai kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah, masa tugas, pemetaan kebutuhan dan penetapan penugasan guru sebagai kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah, pemberhentian dan perpanjangan masa tugas guru sebagai kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2006.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 10 Tahun 2002 dicabut.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak - Kanak Dan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak
dan Sekolah dengan cara yang lebih baik dapat membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia
sekolah untuk mengakses layanan pendidikan dengan sebaikbaiknya dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di
Kota Pekalongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta
Didik pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota ;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-unda,:ig Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, persyaratan calon peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah, biaya pendaftaran, daya tampung sekolah dan jumlah siswa dalam rombongan belajar, seleksi,sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) Pada Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Di Kota Magelang Tahun Pelajaran 2006 / 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan
prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, per1u lebih
banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam
penerimaan siswa baru maka per1u diatur Petunjuk T eknis
Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
di Kota Magelang Tahun Pelajaran 2006 / 2007 ; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Magelang ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; PP No 72 Tahun 1991; PP No 25 Tahun 2000; PP No 19 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dan tujuan, umum, organisasi penyelenggaraan, persyaratan penerimaan siswa baru, jadwal kegiatan, pengamanan penerimaan siswa baru, penerimaan siswa baru pindahan, jumlah siswa, prosedur pendaftaran dan penentuan peringkat penerimaan, biaya, sarana dan prasarana, masa orientasi siswa (MOS), penertiban, pengamanan dan pengawasan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Roudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 06 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Cimahi No. 14 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Bahwa dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik sesuai kearifan lokal maka diperlukan pengaturan mengenai sistem pendidikan terpadu pada satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam secara terpadu merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Sistem Pendidikan Terpadu.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 6 Tahun 2010.
Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Terpadu, Sasaran dan Pelaksana Sistem Pendidikan Terpadu, Kegiatan Pembelajaran, Materi dan Metode, Lingkungan Sekolah Penyelenggara Sistem Pendidikan Terpadu, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Kemitraan dan Jejaring Kerja, Pembiayaan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
