Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.252 peraturan dalam 0,066 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI No. 018 Tahun 2015

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - BIDANG KESEHATAN - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH KABUPATEN - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 018, LD.2015/NO.018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

ABSTRAK:

Bahwa Standar pelayanan menimal merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur pemrintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU BNo 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan,Pengorganisasian,Pelaksanaan,Monitoring dan Evaluasi,Pembinaan dan pengawasaan,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, Luas dan Bertanggung Jawab, perlu di gali Sumber- sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah. b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan Berdasarkan Perin sip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan Serta Peran serta Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor20Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3687); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003- Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor17Tahun2008tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor4849); 6. Undang-undang Nomor28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415); 9. Undang-Undang Nomor5Tahun2014ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 10.Undang-undang Nomor23Tahun2014ten tang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5487) 11.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun1983Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);Peraturan 12.Pemerintah Nomor82Tahun 1999ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 14.Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2001 ten tang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun2001Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4145); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 ten tang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor140Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 16.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 17.Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagalmana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 25. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Konawe Kepulauan Tah un Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 22);
BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Pelaksanaan Pengenaan Tarif Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Masa Retribusi Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XVI Kadaluarsa Penagihan Penyidikan Bab XVII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa Bab XVIII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIX Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Penyidikan Bab XXII Ketentuan Pidana Bab XXIII Ketentuan Peralihan Bab XXIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Abstrak

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Pendidikan

Download :
Peraturan LAN Nomor 18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 18, BN. 2015 No. 1221, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat yang akan dan/atau telah menduduki jabatan struktural eselon II di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya visi negara melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional stratejik; b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan; 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
Bab I Pendahuluan (Latar belakang, tujuan, Kompetensi) Bab II Kurikulum ( Agenda pembelajaran, Tahapan pembelajaran dan mata diklat, Ringkasan mata diklat) Bab III Peserta (persyaratan, pencalonan dan penetapan, penugasan, status peserta, jumlah, kode sikap perilaku, Pin pemimpin perubahan) Bab IV Tenaga Kediklatan (Jenis tenaga kediklatan, Persyaratan tenaga kediklatan, penugasan) Bab V Fasilitas Diklat (Prasarana, Sarana) Bab VI Perencanaan, Pembinaan dan Pembiayaan (Perencanaan, pembinaan, pembiayaan) Bab VII Penyelenggaraan (Lembaga Penyelenggara, waktu pelaksanaan, pelaksanaan, jadwal pelaksanaan) Bab VIII Evaluasi (Evaluasi Peserta, Manajemen perubahan, evaluasi akhir, kualifikasi kelulusan, Evaluasi Pengampu Materi, Evaluasi penyelenggaraan, Evaluasi Pasca Diklat) Bab IX Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Piagam Penghargaan dan Registrasi Bab X Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2015.
Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013
68 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2015

Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 18 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2011

Download :
Perbup 18 2015.pdf

Abstrak

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, 02/02/2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk PelaksanaanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2011 dicabut.
18 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016

Download :
PERBUP NO 18.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2015

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kebijakan Pemerintah

Download :
PM_18_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2015

Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan pajak Kendaraan bermotor antara Pemerintah daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PENETAPAN-PERSENTASE-PEMBAGIAN-HASIL-PENERIMAAN-PAJAK-KENDARAAN-BERMOTOR

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan pajak Kendaraan bermotor antara Pemerintah daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2015

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah juncto Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi bengkulu.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 17 Tahun 1997 3. UU Nomor 19 Tahun 1997 4. UU Nomor 33 Tahun 2004 5. UU Nomor 22 Tahun 2009 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 7. UU Nomor 12 Tahun 2011 8. UU Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012
1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Persentase bagi hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 70 % ( tujuh puluh persen) untuk Pemerintah daerah Provinsi dan 30 % ( Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Pembayaran bagi hasil pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibayar setiap 3(tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.