Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Pelaksanaan Pengenaan Tarif Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Masa Retribusi Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XVI Kadaluarsa Penagihan Penyidikan Bab XVII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa Bab XVIII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIX Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Penyidikan Bab XXII Ketentuan Pidana Bab XXIII Ketentuan Peralihan Bab XXIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

16 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015 / NO.18

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 18 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

petunjuk
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015 / NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, Luas dan Bertanggung Jawab, perlu di gali Sumber- sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah. b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan Berdasarkan Perin sip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan Serta Peran serta Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor20Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3687); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003- Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor17Tahun2008tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor4849); 6. Undang-undang Nomor28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415); 9. Undang-Undang Nomor5Tahun2014ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 10.Undang-undang Nomor23Tahun2014ten tang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5487) 11.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun1983Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);Peraturan 12.Pemerintah Nomor82Tahun 1999ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 14.Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2001 ten tang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun2001Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4145); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 ten tang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor140Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 16.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 17.Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagalmana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 25. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Konawe Kepulauan Tah un Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 22); BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Pelaksanaan Pengenaan Tarif Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Masa Retribusi Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XVI Kadaluarsa Penagihan Penyidikan Bab XVII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa Bab XVIII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIX Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Penyidikan Bab XXII Ketentuan Pidana Bab XXIII Ketentuan Peralihan Bab XXIV Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 19 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521