Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 34 Tahun 2018

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Arsip Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perwako No. 34 Tahun 2018.pdf

Abstrak

arsip

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 34 TAHUN 2018

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak – pihak yang tidak berhak; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pariaman;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 200 - Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 - Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016 - Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016
Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 34 TAHUN 2018
199

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : PER/07/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista dengan Dukungan Fasilitas KE di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI

Download :
Permenhan Nomor 34 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015

Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
No. 35 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2011

Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No.035 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016

Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
No. 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 35 Tahun 2015

Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertahanan Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2015/NO.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertahanan Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang memiliki potensi terganggunya ketenteraman dan keamanan masyarakat serta wilayah; bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tanggungjawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman wilayah, khususnya sengketa dan konflik pertanahan, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi KalimantanSelatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daeran Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASIPENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI PEMERINTAH DAERAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Jenis Sengketa dan Konflik Pertanahan; 4. Pelaporan dan Pengaduan; 5. Pelaksanaan Fasilitas Penanganan Sengketa Pertanahan; 6. Pelaksanaan Fasilitas Penanganan Konflik Pertanahan; 7. Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 8. Tugas dan Wewenang Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1957

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1955 dan Nomor 153a Tahun 1956 Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No.35 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2013

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Download :
Permenhan Nomor 35 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011

Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 35 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959

Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP No 036 Tahun 1959.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.