Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kab perlu mendukung pendanaan Pendidikan di Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang bantuan operasional sekolah daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendikbud No 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud tujuan dan ruang lingkup, besaran biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 82 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa memungut biaya, untuk itu pemerintah da pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Implementasi BOSDA, Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan Bosda, Penggunaan Dana Bosda, Monitoring dan Supervisi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bosda; Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
32 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Mahasiswa Bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas pendidikannya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.48 Thaun 2009, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pesyaratan Penerimaan Beasiswa, Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi, Pembayaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran.
PP No. 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Mencabut
PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya
merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia,
nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti; bahwa dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai
kejujuran dan anti korupsi sejak dini di lingkungan
pendidikan baik formal maupun nonformal, maka perlu
mengimplementasikan pendidikan anti korupsi melalui
insersi dalam kurikulum pendidikan padajenjang satuan
pendidikan dasar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019
tentang lmplementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa
Tengah maka perlu mengatur implementasi pendidikan
anti korupsi pada satuan pendidikan dasar dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi
Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Satuan Pendidikan
Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD Tahun 2023 Nomor 82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan operasional sekolah daerah reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri; bahwa dalam pemberian bantuan operasional sekolah daerah reguler pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri; bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Pertama Negeri pembaharuan. Satuan Pendidikan Sekolah memerlukan Menengah penyesuaian dan pembaharuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b b. dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomer 89 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pandidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
Pasal 18ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakalidi ubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022; Perwali No. 89 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 82 Tahun 2021
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2021/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan pra sekolah sebelum memasuki jenjang sekolah dasar untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan fisik-motorik;
b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka perlu standar pelayanan minimal pendidikan bagi anak usia dini;
c. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, dapat berdaya guna dan berhasil guna serta berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penerima Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; Penuntasan PAUD 1 Tahun Pra Sekolah Dasar; Pembinaan dan evaluasi; Anggaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN.2021/No.206, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren; 2) dana abadi pesantren, dan 3) pemantauan dan evaluasi. Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren. Pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
