Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015.
Materi Pokok: Adanya Izin Pemanfaatan Ruang agar setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang. Izin ini yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Jumlah Halaman: 29 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 350 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perlu Ditetapkan Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; PerkepBKPM RI No. 4 Tahun 2014; PerkepBKPM RI No. 17 Tahun 2015; Perda Kab. PPU No. 3
Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Ptsp, Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, Pengaduan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak, perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01 Tahun 1995; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Obyek dan Subyek Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat penyimapanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Persyaratan Penerbitan Izin, Masa Berlaku Izin, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin, Pelaksanaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Demak; dan b. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan, Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Sebelum Diterbitkan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri di Bidang Industri Agro dan Non Agro
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 dalam rangka pengendalian, pendataan dan pembinaan terhadap industri di bidang Agro maupun Non Agro di Kabupaten Banyuasin, perlu adanya aturan mengenai Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Rekomendasi sebelum diterbitkannya Izin Usaha lndustri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan asli Dae ah Kabupaten Banyuasin;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IDN/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian dan baik industri dibidang agro dan non agro, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan clan kesiapan produksi komersial pada pemberian izin tersebut diatas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:UU No.6 Tahun 2002;UU No.3 Tahun 2014;UU No.23 Tahun 2014;PP No.107 Tahun 2015;PP No.142 Tahun 2015;PP No.18 Tahun 2018;Permendagri No.80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IDN/PER/6/2008;Perda No.5 Tahun 2012;Perda No.18 Tahun 2016;Perbup 147 Tahun 2016;Perbup 197 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Sebelum Diterbitkan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri di Bidang Industri Agro dan Non Agro.Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penerbitan rekomendasi, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pembina Industri Agro dan non Agro di Kabupaten Banyuasin .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Timor Tengah Selatan secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah-langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah; bahwa berdasarkan analisa kebutuhan, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak memiliki dokter yang menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal; bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap perlu diatur pelaksanaannya untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
UU No. 69 Tahun 1958; UU 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 340 Tahun 2010; Permenkes No. 7 tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nom. 5 Tahun 2016;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan; Bab III Pengangkatan Kembali Dokter sebagai PTT; Bab IV Hak dan Kewajiban; Bab V Pemberhentian; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup Serta Penerbitan izin Lingkungan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PermenLH No.5 Tahun 2012, PermenLH No.16 Tahun 2012, PermenLH No.17 Tahun 2012, PermenLH No.8 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pembentukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi; Kerangka Acuan; Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup; ; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Pencabutan Perbup No.5 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Dan Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (5) dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.
Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah persyaratan penerbitan perizinan rumah kos paling banyak 10 (sepuluh) kamar dan usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
