PETUNJUK - PELAKSANAAN - PENDAFTARAN - USAHA - PARIWISATA
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2017/23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2010; Permenpar No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang meliputi: Ketentuan Umum; Bidang Usaha Pariwisata; Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata; Pemutakhiran TDUP; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan Kegiatan Usaha Pariwisata; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi; Formulir yang Digunakan Dalam Pendaftaran Usaha Pariwisata; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
118 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu
ABSTRAK:
Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB Np. 15 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman standar pelayanan publik di lingkungan permda Kab. OKU dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar Pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Diatur tentang maksud dan tujuan, pedoman standar pelayanan publik, pembinaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Daerah, salah satu upaya yang dilakukan melalui
peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi
sumber daya alam Daerah, melalui penciptaan
iklim investasi yang memberikan keuntungan
ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan
cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan
perizinan yang dilakukan secara profesional,
transfaran, efisien dan efektif;
b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
perlu diatur mengenai pelimpahan kewenangan
dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang
menangani urusan pemerintahan di bidang sistem
pelayanan terpadu satu pintu;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pin tu (PTSP), sehingga
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pelimpahan kewenangan Kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Gunung Mas perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang 14 Tahun 2008;ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 tahun 2016;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 tahun 2016;eraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;BAB II :PENDELEGESAIAN WEWENANG;BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN;BAB IV :PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB IV :KETENTUAN PERALIHAN;BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan
Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Gunung Mas [Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2r9 Nomor 136),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETERTIBAN DAN PENGAWASAN PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
- Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di pasar daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan peningkatan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar;
- Agar tujuan tersebut di atas dapat berlaku secara efektif dan optimal.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perijinan, pemanfaatan bangunan pasar, kewajiban dan larangan lainnya, penertiban dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
10 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh dan 2 halaman lampiran (9 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 1 -
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 222).
: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
Pasal 1
KLASIFIKASI LOKASI
KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN
TARIF/SEWA BULAN/M2 (Rp) TARIF/ RETRIBUSI HARIAN/M2 (Ro\
KELAS PASAR I
a. Ruko b. Kios
c. Losd :
d. Pelataran
a. 3.750 b. 3.250 c. 2.750
d. 2.000
KELAS PASAR II
a. Ruko b. Kios
c. Losd:
d. Pelataran
a. 2.750 b. 2.450 c. 2.250
d. 1.500
KELAS PASAR III
a. Kios
b. Losd:
c. Pelataran
a. 2.250
b. 2.000
c. 1000
(2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2017
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adanya perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2012, PerkaANRI No. 28 Tahun 2011, PerkaANRI No. 24 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
2 Halaman; Lampiran : 18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002;
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 76 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
