PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN DANA DAK NON FISIK JAMINAN PERSALINAN-DI PUSKESMAS & RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO-juknis
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan di Puskesmas dan RS Tani Nelayan Kab. Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasiltas pelayanan kesehatan yang berkompoten maka perlu adanya upaya dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat sasaran serta jaminan kesehatan. Bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan program Jaminan Persalinan di fasiltas kesehatan, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana DaK Non Fisik Jaminan Persalinan di Puskesmas & Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan di Puskesmas & Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup pelayanan kesehatan, pendanaan, penggunaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan, pembinaan, indikator keberhasilan pencatatan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU/ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PENCEGAHAN DUKUN BAYI MENOLONG PERSALINAN MELALUI PROGRAM SINERGI TOTAL PENCEGAHAN BERSALIN DI DUKUN BAYI DAN SELAMATKAN IBU
ABSTRAK:
a. bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas dalam menurunkan angka kesakitan clan kema tian ;
b. bahwa upaya pcningkatan ke sehatan dalam rangka pemcnuhan hak hidup schat bag. ibu dan bayi di Kabupatcn Bondowoso telah clilakukan, tetapi belum rnemberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan upaya yang optimal clalam pcrccpatan penurunan angka kcmatian ibu clan bayi;
c. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi di Kabupaen Bondowoso, diperlukan adanya program clan kegialan yang di!aksanakan bersarna clan bcrsincrgi oleh semua Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah , Jintas program clan masyarakat;
d. bahwa bcrclasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud clalam huruf a, huruf b, huruf c, per!u menetapkan Peraluran Bupati Lentang Percepatan Penurunan Angka Kemauan Jbu/ Angka Kcmatian Bayi clan Pencegahan Dukun Bayi Menolong Persalinan melalui Program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan ibu;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah J<abupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Serita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Penetapan Peraturan ini;
3. Kebijakan;
4. Tanggung Jawab;
5. Pengangkatan,Penempatan dan Pengaturan Tenaga Bidan;
6. pencegahan Kematian Ibu dan Bayi;
7. Pelaporan Kematian Ibu dan Bayi;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 25 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD No 25 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan
Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang memenuhi
kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat
Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan substansi:
(a) Pembentukan UPT;
(b) Kedudukan UPT;
(c) Susunan Organisasi UPT;
(d) Tugas pokok dan fungsi;
(e) Tata kerja;
(f) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(g) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2017
PEDOMAN-PENGELOLAAN KEUANGAN-BASAN LAYANAN UMUM DAERAH-PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan; bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas, perlu adanya pedoman sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Keuangan BLUD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup Perbup Pati No.25 Tahun 2017, pendapatan dan biaya BLUD UPT Puskesmas, peencanaan dan penaggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan teknis BLUD UPT Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa besaran tarif sudah tidak sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan sehingga perlu penetapan kembali besaran tarif tersebut
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.16 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
4 halaman dan 87 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Buton Utara terkait
dengan Pembiayaan Sewa Rumah Tunggu, Biaya
Makan Minum dan Operasinal Rumah Tunggu
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara,
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, Perlu diatur
pengelolaan dan pemanfaatan dana J aminan
Persalinan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
milik Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan
Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan
Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2017;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 16
Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
2015 Nomor 16);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Pengelolaan Dana Non Kapitasi Dan Besarnya Jasa Pelayanan;
Bab III Pertanggung Jawaban;
Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017
fasilitas kesehatan tingkat pertama - dana jaminan persalinan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2017/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka Kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam Persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran dan Jenis Pelayanan, Penyelenggaraan Jampersal, Mekanisme Pelaksanaan Jampersal, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan pada Puskesmas atas pendapatan yang berasal dari klaim dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2017
tata kelola-badan layanan umum daerah-pusat kesehatan masyarakat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwaUnit Pelaksana Teknis Puskesmas, sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Unit Pelaksana TeknisPuskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan; bahwadalam rangka pengelolaan Unit Pelaksana TeknisPuskesmas sebagai Unit Kerja BLUD, perlu adanya pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola Unit Pelaksana TeknisPuskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
Peraturan ini memuat tentang maksud dan tujuan pola tata kelola BLUD UPT Puskesmas, prinsip tata kelola, kebijakan dasar UPT Puskesmas, pola tata kelola, pengelompokkan fungsi, manajemen BLUD UPT Puskesmas, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2017
Pedoman - Pembayaran - Iuran - BPJS - Kesehatan - PNS - pada - Pemerintah - Kabupaten - Bandung
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2017/24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari gaji dan tunjangan atau upah perbulan yang terdiri dari 2% (dua persen) dibayar oleh peserta, 3% (tiga persen) oleh pemberi kerja, perlu dengan menetapkan pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan Perauran Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 28 tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; bab II; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
