Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis
dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Paser Nomor 4
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan,
Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Bidang Perhubungan Darat
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Retribusi bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dipandang tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi daerah sehingga perlu ditinjau kembali. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 04, Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 05 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 maka Tarif Retribusi dapat ditinjau paling lama 3 tahun setelah ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENHUB No. 117 Tahun 2018; PERDAKABSBB No. 04 Tahun 2014; PERDAKABSBB No. 05 Tahun 2014; PERDAKABSBB No. 06 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup penetapan tarif retribusi, golongan retribusi, besaran tarif retribusi, peninjauan tarif, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik.
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
c. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu
adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 14 Tahun 2008
3. UU No. 37 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 5 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. UU No. 30 Tahun 2014
8. PP No. 65 Tahun 2005
9. PP No. 96 Tahun 2012
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Perpres No. 76 Tahun 2013
12. Permenpan No. 15 Tahun 2014
13. Perda No. 8 Tahun 2016
Maksud dan tujuan pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya batasan dan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, ditetapkan pembina, penanggungjawab dan penyelenggara. Penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2001.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Sidoarjo No 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan romawi V angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH- CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan serta pergeseran antar objek belanja dan jenis belanja berkenaan, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan belanja daerah sebagai dasar pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan Nomor S-34/PK/2019 tanggal 21 Januari 2019, perihal : Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 976/ 1964/021.3/2019, tanggal 31 Januari 2019, perihal : Penyampaian Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/17.529/201/2018 tanggal 31 Desember 2018, perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 412.2/484/112.3/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 104) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah lampiran III dan IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pemerintah Daerah wajib membuat program arsip vital;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu pengelolaan arsip vital;
c. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk agar pengelolaan berjalan tertib, lancar dan aman, perlu pedoman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten rembang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 1979, PP Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, Perbup Rembang Nomor 25 Tahun 2011, Perbup Rembang Nomor 65 Tahun 2016 dan Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaporan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
