Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.865 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2012

Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP 31 th2012-LPSE 2.pdf

lpse

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perpres No 106 Tahun 2007
dalam peraturan ini diatur tentang tugas dan fungsi LPSE, struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSE

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
Juknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan Keputusan Bupati

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2012

Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP 31-2012 ttg Mekani...ram Desa Mandiri.pdf

PELAKSANAAN-MEKANISME

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan program Desa Mandiri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP NO.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahu 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.66 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2011.
Maksud pelaksanaan program Desa Mandiri adalah : a. meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan; b. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan; dan c. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Program Desa Mandiri bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD ke Desa/Kelurahan sebagai tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan. Prinsip kebijakan program Desa Mandiri adalah : a. pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan; b. pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa/Kelurahan; dan c. memberikan arah kepada SKPD untuk percepatan terwujudnya Desa Mandiri. Sasaran Program Desa Mandiri meliputi : a. meningkatnya kualitas SDM; b. meningkatnya ketahanan/kemandirian pangan; c. meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan aparatur Desa/Kelurahan; d. meningkatnya daya beli/daya saing Desa/Kelurahan; dan e. meningkatnya ketersediaan infrastruktur. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006.
11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 31 Tahun 2012

Penggunaan APBD TA 2013

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 31 TAHUN 201... DAERAH TA. 2013.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA NO. 31 TAHUN 2012 T...UNG JAWAB SOSIAL.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2012

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Banjar

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL NOMOR 31 TAHUN 201...JASA KOTA BANJAR.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2012

Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhan No. 11 Tahun 2013 tentang Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan

Download file:

Permenhan Nomor 31 Tahun 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwali Yogyakarta No.31 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz, dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Mengubah

Permenkominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHZ Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
Permenkominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tahun 2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

Download file:

Permen Kominfo Nomor 31 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PEKON (POLA PADAT KARYA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Abstrak

APBD Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERBUB TH 2012 NO 31.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.