perbup - PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2011/No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor ......... Tahun 2011 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009;. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2010
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2011.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ternak, perlu upaya peningkatan pendapatan petani ternak melalui peningkatan populasi ternak, mutu genetik dan penyediaan tenaga dengan pemberian bantuan dana revolving ternak kepada petani ternak; b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana revolving ternak;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan Umum; Kebijakan Operasional; Organisasi; Monitoring, Evaluasi, dan Sistem Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Medical Check Up Bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah sehat jasmani dan rohani; b. bahwa untuk memberikan dukungan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna perlu untuk melaksanakan medical check up bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sasaran Medical Check Up; Jenis Pelayan An Medical Check Up; Pelaksanaan Medical Check Up; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.74 Tahun 2010 ttg Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka efektivitas pendayagunaan pegawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
10 Tahun 2001; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu
menyusun Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451
K/10/MEM/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011;
Materi Pokok: Nilai Faktor, Harga Dasar Air, dan Nilai Perolehan Air;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2011.
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 3 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Unjian Nasional (UN) Pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs./SMPLB, Dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Di Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa serta untuk memperoleh informasi tentang mutu pendidikan maka perlu diselenggarakan Ujian Nasional (UN) di setiap Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Kabupaten Semarang;
bahwa agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Program Kesetaman (UNPK) dapat berjalan lancar, efektif, dan
efisien maka perlu diberikan bantuan dana;
bahwa agar pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna, berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Untuk Per'lyelenggaraan Ujian Nasional (UN) pada SD/Ml/SDLB, SMP/MTs./SMPLB dan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) di Tingkat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 201 0 /2011.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Petaturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0152 / SK- POS / BSNP / I /2011; Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148 / SK- POS / BSNP / I /2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2011
pENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2011/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketenluan Pasal 9 Peraluran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010, pertu ditetapkan Peraturan
BupatJ tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupalen Klalen Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Jndang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerimah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerimah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nomenklatur, Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
