Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.843 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1996

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Ketentuan yang mengatur mengenai cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
PP No. 55 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

Mengubah sebagian :

PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP 55 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP No. 55 Tahun 2010 DBHCT.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2012

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Pergub Jateng No 56 Tahun 2012.pdf

Abstrak

ALOKASI - DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BD.2012/No.56

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggu-nakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-sud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S–884/PK/2012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang komposisi alokasi sementara dana bagi hasil cukai, dasar penetapan alokasi sementara dana bagi hasil cukai, dasar peruntukan alokasi sementara dana bagi hasil cukai, tujuan alokasi sementara dana bagi hasil cukai, pembentukan sekretariat/koordinator, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012.
7 hal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 45 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 56 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2019

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 67 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Di Kenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 56 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1991

Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
KEPPRES NO 56 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 62 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 56 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1984

Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
KEPPRES NO 56 TH 1984.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 44 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 56 Tahun 2020.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 1991.