Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631 /MENKES /PER /III
/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka
perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di
Kabupaten Lampung Barat ;
b. bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah tidak dapat dipungut
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurup a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung
Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Liwa Kabupaten Lampunq Barat Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentanq Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar
Akuntansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4734)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 /MENKES /PER /III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 12 T ahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamμung Barat Nomor 18
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 31 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 181
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun1993 tentang Sarana Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Khusus Parkir.
2. UU No. 14 Tahun 1992
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 10 Tahun 2004
5. UU No. 32 Tahun 2004
6. UU No. 28 Tahun 2009
7. PP No. 22 Tahun 1990
8. PP No. 43 Tahun 1993
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 38 Tahun 2007
11. Permendagri No. 16 Tahun 2006
Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir. setiap kendaraan yang diparkir pada tempat khusus parkir wajib membayar retribusi tempat khusus parkir. tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata. Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pengelolaan administrasi dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 31 Tahun 2011
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, Berita Daerah 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
2. Menampung perubahan anggaran Belanja Pegawai , Alokasi anggaran kegiatan yang dibiayai dari Dana percepatan pembangunan InfraStruktur Daerah, pendanaan kegiata lanjutan , dan penyelesaian hutang pemerintah , maka perlu ditetapkan Pergub Bengkulu tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011
1. UU No.. 9 Tahun 1967
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 32 tahun 2004
6. Auu No. 33 tahun 2008
7. UU NO. 27 tahun 2009
8. UU No. 28 tahun 2009
9. UU No. 12 tahun 2011
10. PP No. 109 tahun 2000
11. PP No. 24 tahun 2004
12. PP No. 55 tahuun 2005
14. PP No. 79 tahun 2005
15. PP No. 3 tahun 2007
16. PP No. 38 tahun 2007
17. PP No. 16 tahun 2010
18. PP No. 19 tahun 2010
19. PP no. 71 tahun 2010
20. Perpres No. 54 thun 2010 21. Permendagri No. 13 Tahun 2006
22. Permendagri No. 16 tahun 2007
23. Permendagri No. 37 tahun
24. Permendagri No. 32 tahun 2011
25. Permendagri No. 53 tahun 2011
26. PMK no. 140/PMK.07/2011
27. Perda Prov. Bengkulu No 6 tahun 2007
28. Perda Provinsi Bengkulu No. 3 tahun 2004
29. Perda Prov. Bengkulu No. 1 Tahun 2011
30. Pergub Bengkulu No. 1 Tahun 2011
1. Dalam upaya menampung perubahan anggaran Belanja Pegawai , Alokasi anggaran kegiatan yang dibiayai dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, pendanaan kegiatan lanjutan , dan penyelesaian hutang pemerintah , maka perlu ditetapkan Pergub Bengkulu tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2011.
2. Perubahan Penjabaran terdiri dari;
Pendapatan ( Pendapatan Asli, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain)
Belanja ( Belanja tak langsung, dan Belanja Langsung
Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejaJan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan Insentif sebagai tambahan penghaslan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Penerjma Insentif, Pemanfaatan dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksana dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
