Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20.438 peraturan dalam 0,072 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal; c. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Jeneponto memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan pengeluaran Ternak; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pendaftaran Kartu Hewan dan Cap Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Tahun 1995 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 8. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 9. Ternak Potong adalah ternak- ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas. 10. Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak. 11. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet. 12. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan. 13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting; 14. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi. 15. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis; 16. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluarmasuk antar daerah, mutasi dan keluar - masuk daerah produk peternakan; 17. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak; 18. Mutasi Ternak adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan; 19. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Jeneponto; 20. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 21. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 22. Pelayanan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak; 23. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk (SK Kepala Dinas) setelah melalui proses pemeriksaan Kesehatan ternak dan penyesuaian kepemilikan kartu ternak; 24. Surat Keteranagn Kesehatan Hewan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak yang dilakukan secara tehnis dan ditandangani oleh dokter hewan; 25. Kartu hewan/ternak adalah sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak yang berisakan identitas pemilik dan hewan/ternak tersebut, dengan masa berlaku 2 (Dua) Tahun; 26. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto oleh petugas yang ditunjuk. 27. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 2 Setiap perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan pengiriman keluar,masuk,mutasi dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu lengkapi dengan Surat Izin/Keterangan pengeluaran/pemasukan serta dukomen lainnya yang sah dan benar. BAB III JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN DAN MUTASI Pasal 3 1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi dari dan ke Kabupaten Jeneponto adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Kesayangan (Anjing). 2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk. BAB IV PROSEDUR PENGELUARAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 4 1) Perusahaan atau masyarakat mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 2) Petugas/dokter hewan melakukan pemeriksaaan dan pencatatan administrasi kepemilikan hewan/ternak. 3) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk mengeluarkan surat izin/Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau bahan asal ternak berdasar hasil pemeriksan dan adminisratsi kepemilikan hewan/ternak 4) Waktu pemeriksaan adalah pada setiap haridan jam kerja. BAB V PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR,MASUK DAN MUTASI Pasal 5 1) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluar/masukkan ke Kabupaten Jeneponto dengan memperhatikan: jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak yan disertai dengan dokumen yang sah dan benar dari daerah asal. 2) Ketentuan persyaratanmutasi diterbitkannya Kartu kepemilikan hewan/ternak yang baru terlebih dahulu dilengkapi dengan Kartu kepemilikan hewan/ternak yang lama dan surat keterangan yangdikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau dukomen lain yang sah dan benar dari daerah asal. BAB VI PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Setiap Wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar, masuk mutasi dan atau bahan asal ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak dan Surat keterangan kesehatan Hewan dari daerah asal ternak Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menjamin kondisi ternak yang akan keluar, masuk dan mutasi wilayah Kabupaten Jeneponto serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasaran usaha peternakan. Pasal 8 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : BAB VII LARANGAN Pasal 9 Setiap perusahaan atau masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang: 1. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi kartu kepemilikan hewan/ternak dan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal; No. Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif (Rp / Ekor) 1. Kartu Hewan Sapi Kerbau Kuda 10.000 10.000 10.000 2. Melakukan pengeluaran ternak betina produktif; 3. Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Jeneponto dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal; BAB VIII PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 10 1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang; 2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah; d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; 3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, mutasi, serta keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Jeneponto atas ternak dan atau bahan asal ternak; BAB IX PENANGANAN HASIL TANGKAPAN / SITAAN / BARANG BUKTI Pasal 11 1) Dalam penanganan hasil tangkapan / sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak ( perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; 2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan / barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan pemilik; 3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut; 4) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 12 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin. BAB XIII PETUGAS LALU LINTAS TERNAK Pasal 14 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Petugas Lalu lintas ternak untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. 2) Wewenang Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini. g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2017

Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perwa Nomor 10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa utnuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangann Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo. 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palopo. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo 8. Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPI' PJU adalah UPI' Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo; 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum. 10. Tugas adalah ikhitisar dari keseluruhan tugasjabatan. 1 1 . Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB D PEMBERTUKAR DAR KEDUDUKAR Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPI' PJU. (2) UPI' PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPI' yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUlfAR ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan Organisasi UPI' PJU, terdiri dari : a. kepala UPT; b. subbagian Tata Usaha, dan c. jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV TUGAS DAR RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu Tugas Dan Rincian Tugas Kepala UPIT Pasal 4 (1) Kepala UPI' mempunyai tugas melaksanakan pendataan, teknik dan prasarana serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan sarananya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (2) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; b. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; c. pelaksanaan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; d. pelaksanaan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; f. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya; g. pembuatan laporan hasil kegiatan UPT PJU serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Penerangan Jalan Umum; d. merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya; e. melaksanakan pengadaan peralatan dan sarana Penerangan Jalan Umum; f. melaksanakan pemeliharaan dan sarana Penerangan Jalan Umum; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi basil kerjanya; h. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membuat laporan basil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas UPI' PJU; Bagian Kedua Tugas dan Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPI' dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup UPI' PJU. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah clinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koorclinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPr PJU sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPrPJU; h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan; I. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan; p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; q. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan Iain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV JABAT.AN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT PJU dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasa17 (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT PJU sebagaimana climaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip: a. hierarki; b. koordinasi; c. kerjasama; d. integrasi; e. sinkronisasi; f. simplikasi; g. akuntabilitias; h. transparansi; i. efektivitas; dan j. efisiensi. Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT PJU wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT PJU. (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PJU. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERBENTIAN DAL.AM JABATAN Pasal 9 Pengangkatan clan pemberhentian dalam jabatan struktural clan jabatan fungsional di lingkungan UPT PJU, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 perturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2017

Penyelenggaraan Administrasi Lahan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
Perka BP Batam No. 10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

sistem - dan - prusdeur - pemungutan - bea - perolehan - hak - atas - tanah - dan - bangunan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2017/10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Bahwa Bea Perolerhan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Dan prosedur Pemungutan BPHTB, Fasilitasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 10 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017.pdf

Abstrak

SATUAN PENDIDIKAN - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD 217 (10) : 15 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016;
Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional, meliputi SMA, SMK dan SLB.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 10 Tahun 2017

Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan
PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 12 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Download :
PERGUB NO 10 THN 2017.rar

Abstrak

TUGAS BELAJAR-IZIN BELAJAR-PNS

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah.2017/No.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijakan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga perlu dicabut; bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin dan pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan.
UU No.20 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002; Perpres No.12 Tahun 1961; Kepres No.57 Tahun 1986
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) maksud dan tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS, 2) pokok-pokok kebijakan dan persyaratan, hak dan kewajiban bagi PNS selama tugas belajar dan PNS yang memperoleh izin belajar.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
12 halaman, Lampiran 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_11_2017.pdf

Abstrak

masyarakat miskin

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2017/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)
Materi yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan, Larangan, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 11 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat

Pariwisata dan Kebudayaan Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna Barat No.11 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kedudukan-susunan organisasi-tugas-fungsi-tata kerja-dinas-pariwisata-kebudayaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
24 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.