Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi
ABSTRAK:
Perbup No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pengawasan dan Pengendalian Izin Lokasi di Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II IZIN LOKASI; BAB III OBJEK IZIN LOKASI; BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI; BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI; BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.53/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara terpadu. Dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka dipandang perlu untuk diatur pendelegasian kewenangan penyelenggaran pelayanan terpadu kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan
Bupati Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24
Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah dikeluarkan
dan masih berlaku pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku
sampai dengan akhir masa berlaku izinnya.
Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.
Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
DPMPTSP.
7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan diktum kesembilan Keputusan
Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Polewali Mandar
UU No 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2017/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Registrar Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Registrar Nama Domain dan Subdomain Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Klasifikasi Nama Domain dan Subdomain
Bab IV Penggunaan Nama Domain dan Subdomain dan Penunjukan Pejabat Nama Domain dan Subdomain
Bab V Perubahan Nama Domain dan Subdomain, Data Penguna dan Pejabat Nama Domain dan Subdomain
Bab VI Server Nama Domain dan Subdomain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaran standar pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kewenangan dan kelembagaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Grobogan, maka Perbup Grobogan No 68 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu perlu diganti; bawha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan untuk semua jenis perijinan dan non perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan non perijinan, pelaksanaan pelayanan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2014 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah perlu iklim penanaman modal yang kondusif dengan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih transparan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perizinan secara profesional dan transparan perlu ditetapkan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2007, UU No, 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 17 Tahun 1986, PP No. 13 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2000, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, Perda Kab. Landak No. 10 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
6 Halaman, Lampiran : 64 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, yaitu
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dilaksanakan oleh
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dengan
membentuk dan menetapkan PPID;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan
layanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias, perlu
menyusun Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
tambahan Berita Negara Nomor 1);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 588, Tambahan
Berita Negara Nomor 2);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
429);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008
Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; akses informasi dan dokumentasi publik; hak dan kewajiban; pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; susunan organisasi PLID; tugas, fungsi dan wewenang; koordinasi dan tata kerja; mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; keberatan dan sengketa informasi; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
39 Hlm, Lampiran: I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa untuk merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang baik, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan Strategi Berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan
UU No.34 Tahun 2003, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2001, PP No.81 Tahun 2012, PP No.66 Tahun 2014, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.7 Tahun 2007, Permendagri No.51 Tahun 2007, Permendagri No.66 Tahun 2007, Permenkes No.3 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2009,
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan; organisasi; Pencapaian STBM; Tanggung Jawab dan peran pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 51 Tahun 2017
PERBUP Kab. Boalemo No. 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Berlaku sejak 9 Oktober 2017
Perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 14 tahun 2017-tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan energi sumber daya mineral- kabupaten boalemo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/No. 661
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Boalemo No. 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena dengan adanya perubahan Jenis-jenis perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral, maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sember Daya Mineral Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman di maksud di atas, perlu menetapkan, Peraturan Bupati tentang perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan yang diubah adalah Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 623) diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
