PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Perpajakan
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Perpajakan
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 33 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
  2. UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
  3. UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
  4. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan