Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.454 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
PP_no_9_th_2006.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Abstrak
Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP No.40 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Download file:
PP No.21 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Rencana Kerja Pemerintah
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Download file:
PP No.20 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
Download file:
PP No.108 TH 2000.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Transmigrasi
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Mencabut
  1. PP No. 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
Download file:
PP No. 2 th 1999.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Download file:
PP No. 47 Th 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Download file:
PP No. 45 Th 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1995
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP No. 36 Th 1995.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Abstrak
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  2. PP No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  3. PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  4. PP No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  5. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  6. PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  7. PP No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  8. PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
  9. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Mencabut
  1. PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Download file:
PP No. 14 Th 1993.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan