Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.241 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERPU No. 8 Tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang

Download file:

PERPU No. 2 Tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 50 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

perpu 050 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 45 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pembentukan Dewan Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

perpu 045 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 43 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani Dan Nelayan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 77 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang

Download file:

perpu 043 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Perusahaan Negara

Abstrak

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

perpu 019 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1960

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Pergudangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERPU 002 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP Nomor 43 Tahun 2024.pdf

Pembubaran - Perusahaan Perseroan - Persero - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN 2024 (230) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek kinerja perusahaan, pangsa pasar, agilitas menghadapi disrupsi pasar, dan kemampuan melanjutkan kegiatan usaha, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, disetorkan ke Kas Negara.
Lampiran file: 4 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Waralaba

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Download file:

PP Nomor 35 Tahun 2024.pdf

Waralaba

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35, LN 2024 (188), TLN (6986): 31 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Waralaba

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan adanya pengaturan mengenai distribusi barang, salah satunya dalam bentuk waralaba, dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2014.
PP ini mengatur tentang waralaba dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini memuat: 1) penyelenggara Waralaba; 2) kriteria Waralaba; 3) Prospektus Penawaran Waralaba; 4) Perjanjian Waralaba; 5) hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; 6) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; 7) logo Waralaba; 8) penggunaan produk dalam negeri; 9) pelaporan; 10) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba; 11) larangan; dan 12) sanksi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 45 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 31, penjelasan hlm 32 sd 41, dan lampiran hlm 42 sd 45)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,
PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2022.pdf

Kepemilikan - Modal Asing - Perusahaan Efek

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN.2022/No.179, TLN No.6816, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek

ABSTRAK:

PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut, kecuali ketentuan mengenai kepemilikan modal asing pada perusahaan efek yang sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta selaras dengan pengaturan kepemilikan asing pada sektor jasa keuangan merupakan kewenangan Pemerintah, sehingga kepemilikan modal asing pada perusahaan efek perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1995.
PP ini mengatur antara lain mengenai: 1) bentuk Perusahaan Efek, yakni Perusahaan Efek nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau Perusahaan Efek patungan yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan; dan 2) besaran saham Perusahaan Efek patungan yang dapat dimiliki badan hukum asing, yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas atau di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2004.
Lampiran: 7 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT