PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2015

Menemukan 13.473 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Mengubah
  1. PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Mencabut
  1. PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  2. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Mencabut
  1. PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Asuransi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 19 Tahun 1974 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
  2. PP No. 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966. (L.N. Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan