Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1966

Menemukan 301 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 265 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembubaran Tim Care-taker Komando Pelaksana Pembangunan Museum Sejarah Tugu Nasional Dan Memberhentikan Para Anggota Tim Tersebut
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 265 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 264 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembubaran Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi Keuangan Antar Republik Indonesia Luar Negeri
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 264 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembubaran Dewan Produksi Nasional Untuk Bahan Makanan Dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 263 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 262 Tahun 1966
Pengangkatan Saudara Dr. A.Y. Helmy Pegawai Tinggi Pada Departemen Luar Negeri (Golongan F) Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Republik Federal Jerman
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 262 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 261 Tahun 1966
Mengangkat Laksamana Muda Laut Sjamsul Bachri Tjiptosuhardjo, Sebagai Duta Besar Luar Biasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan Di Karachi
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 261 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1966
Pengangkatan R.Roesman Djajakoesoemo, S.H. Pegawai Tinggi Perekonomian Tingkat I Departemen Luar Negeri Sebagai Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia Pada Pemerintah Mexico
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 260 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1966
Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Ashmad Yusuf Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia Pada Pemerintah Kerajaan Thailand
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 259 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 258 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Ketentuan Gaji Dan Penghasilan Penghasilan Yang Syah Para Care Taker Wakil Ketua I Dan Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
Keppres No 258 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 257 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembubaran Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri Atas Dasar Production Sharing
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Keppres No 257 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Mencabut Keppres No. 312/1965 Dan Memberhentikan Dengan Hormat Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
Download file:
Kepres No.256 Tahun 1966.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan